RIAUIN.COM - Pemerintah Kota Pekanbaru mengambil langkah tegas untuk mengakhiri kerumitan birokrasi yang kerap dikeluhkan masyarakat. Mulai Rabu (20/5/2026), delapan organisasi perangkat daerah atau dinas teknis resmi diwajibkan meleburkan layanan mereka dalam satu sistem terpadu di Mal Pelayanan Publik Pekanbaru. Langkah ini diambil untuk memotong jalur birokrasi dan menghapus ego sektoral antarinstansi yang selama ini menghambat pengurusan izin.

Integrasi ini dikukuhkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan delapan dinas teknis di Lapangan Mal Pelayanan Publik Pekanbaru. Dinas yang terlibat meliputi Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perhubungan, serta Satuan Polisi Pamong Praja.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menegaskan bahwa pola lama di mana warga dipingpong dari satu instansi ke instansi lain tidak boleh terjadi lagi. Kehadiran layanan bantuan teknis atau helpdesk terpadu ini harus menjadi jaminan bahwa seluruh urusan masyarakat, mulai dari konsultasi tata ruang hingga retribusi pajak, selesai di satu tempat tanpa sekat birokrasi.

Untuk memastikan sistem ini berjalan, seluruh kepala dinas diinstruksikan mengirimkan personel terbaik yang kompeten dan solutif ke Mal Pelayanan Publik. Agung Nugroho juga menambahkan bahwa pembenahan birokrasi yang transparan dan terukur ini menjadi modal utama pemerintah daerah untuk menarik investasi luar serta mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Kota Pekanbaru. Pemko Pekanbaru menargetkan tidak ada lagi berkas yang tertahan tanpa kepastian waktu penyelesaian. (Bil)