RIAUIN.COM - Pemerintah Kota Pekanbaru resmi menjadikan rapor pengelolaan kebersihan lingkungan sebagai salah satu indikator utama dalam evaluasi karier para camat. Camat yang dinilai gagal mengatasi persoalan tumpukan sampah di wilayahnya terancam dicopot dari jabatannya.

Kebijakan tegas tersebut disampaikan oleh Walikota Pekanbaru Agung Nugroho di Pekanbaru, Rabu (20/5/2026). Langkah ini diambil guna memutus rantai saling lempar tanggung jawab yang selama ini sering terjadi antara pihak kecamatan dan dinas terkait.

Menurut Agung, camat merupakan otoritas tertinggi sekaligus pengawas mutlak yang paling memahami kondisi riil di lapangan. Oleh karena itu, ego sektoral dalam birokrasi harus dihilangkan agar penanganan estetika kota dapat berjalan optimal setiap hari.

"Tentang penanganan sampah, tentang kebersihan. Yang punya wilayah adalah kecamatan. Jadi tanggung jawab kebersihan adalah pemilik wilayah, yaitu camat," kata Agung.

Sebagai langkah konkret di lapangan, seluruh camat diinstruksikan untuk segera menggalang koordinasi masif dengan Lembaga Pengelola Sampah (LPS) yang telah terbentuk di tingkat kelurahan. Selain itu, sinergi juga harus dibangun bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, dan unsur pemuda guna menumbuhkan kesadaran kolektif warga dalam membuang sampah.

Pemerintah Kota Pekanbaru secara berkala akan memantau dan mengevaluasi kinerja para pemimpin wilayah tersebut. Sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment) akan diterapkan secara ketat berdasarkan realisasi kebersihan di tiap kecamatan.

Agung memastikan, perombakan posisi atau mutasi jabatan akan langsung dilakukan bagi camat yang terbukti abai dan tidak mampu memenuhi target kebersihan. Sebaliknya, camat yang menunjukkan performa baik akan dipertahankan atau mendapatkan promosi karier.

"Mana yang baik akan kita pertahankan, promosikan. Mana yang tidak baik tentu kita akan melakukan evaluasi untuk mengedrop mereka keluar dari kecamatan tersebut," ujar Agung. (Bil)