RIAUIN.COM- Peringatan Hari Bumi pada 22 April lalu menjadi momentum evaluasi bagi Indonesia dalam menghadapi krisis iklim yang semakin serius. Laporan STOP Methane Project dari UCLA tahun 2025 mengungkap lokasi pembuangan sampah di Jakarta terdeteksi satelit sebagai penyumbang emisi gas metana terbesar kedua di dunia dalam kategori fasilitas limbah global.

Gas metana yang dilepaskan dari tumpukan sampah organik memiliki daya pemanasan hingga 80 kali lebih kuat dibandingkan karbon dioksida (CO2). Kondisi ini dinilai menjadi ancaman serius terhadap percepatan pemanasan global.

Pakar Teknik Lingkungan Universitas Pertamina (UPER) Ir I Wayan Koko Suryawan PhD menegaskan temuan tersebut merupakan alarm keras bagi Indonesia. Menurutnya, tingginya emisi metana dari TPA di Jakarta menunjukkan adanya bom waktu iklim yang harus segera ditangani.

“Data satelit tidak bisa berbohong. Ketika Jakarta menempati posisi kedua dunia, itu artinya kita sedang menghadapi bom waktu iklim,” ujar Dr Koko.

“Satu titik emisi TPA yang pekat di Jakarta bisa menyumbang pemanasan global setara dengan polusi dari satu juta mobil SUV dalam setahun,” lanjutnya.

Data Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2025 memperkuat kondisi tersebut. Dari total 56,63 juta ton sampah nasional per tahun, sebanyak 21,85 persen masih ditimbun secara terbuka atau open dumping.

Metode pembuangan tersebut memicu pelepasan gas metana dalam jumlah besar hingga terdeteksi teknologi satelit internasional. Karena itu, pengelolaan sampah dinilai menjadi isu mendesak dalam agenda mitigasi perubahan iklim nasional.

Melalui riset berjudul Achieving Zero Waste for Landfills by Employing Adaptive Municipal Solid Waste Management Services, Dr Koko menawarkan solusi adaptif untuk memutus rantai emisi langsung dari sumbernya. Penelitian tersebut telah dipublikasikan di jurnal internasional Ecological Indicators terbitan Elsevier yang memiliki H-Index 146 dan masuk kategori jurnal Q1.

Dalam riset yang melibatkan 651 warga Jakarta dari kawasan kumuh dan non-kumuh itu, ditemukan bahwa masyarakat sebenarnya telah memiliki kesadaran tinggi terkait pentingnya memilah sampah. Namun, kesadaran tersebut belum diikuti tindakan nyata karena keterbatasan fasilitas dan sistem pendukung.

“Masyarakat kita sudah paham, tapi mereka bingung harus bertindak bagaimana karena sistemnya belum siap,” jelas Dr Koko.

Dr. Koko saat mempresentasikan karya ilmiahnya dalam konferensi International Sustainable Built Environment 2025 (SBE25) di Trondheim, Norwegia.

“Jakarta tidak bisa lagi cuma mengandalkan imbauan. Kita butuh cara yang lebih dekat dengan warga seperti sistem pengingat di ponsel, memaksimalkan bank sampah, hingga menggerakkan tokoh masyarakat atau kader lokal sebagai contoh di lingkungan masing-masing,” tambahnya.

Riset tersebut juga menyoroti adanya perbedaan kebutuhan antarwilayah masyarakat. Di kawasan elit, penerapan teknologi Smart City dan sensor pengangkutan sampah digital dinilai lebih efektif.

Sementara di kawasan padat penduduk, kebutuhan paling mendesak adalah kepastian pengangkutan sampah tepat waktu dan tersedianya fasilitas pemilahan sampah yang memadai. Tanpa solusi yang menyentuh kebutuhan masyarakat akar rumput, posisi Jakarta sebagai penyumbang emisi metana dunia dinilai sulit diperbaiki.

Selain itu, Dr Koko juga mendorong percepatan penerapan teknologi penangkapan gas metana atau Landfill Gas (LFG) di TPA Bantargebang untuk dikonversi menjadi energi listrik. Menurutnya, kapasitas infrastruktur yang ada saat ini masih jauh dari optimal.

Dia menilai perbaikan tata kelola sampah tidak cukup hanya melalui investasi teknologi. Transparansi data emisi serta kebijakan yang inklusif dan menyentuh masyarakat bawah juga menjadi kunci penting agar pemerintah tidak terus bergantung pada laporan satelit asing dalam memantau krisis ekologis di wilayahnya sendiri.

Pjs Rektor Universitas Pertamina Prof Dr techn Djoko Triyono menegaskan UPER sebagai institusi berbasis sains dan teknologi yang didirikan PT Pertamina Persero memiliki komitmen dalam mendukung penanganan persoalan tersebut. Komitmen itu diwujudkan melalui pengembangan riset terapan dan teknologi penangkapan metana.

“UPER berkomitmen menghadirkan riset terapan dan teknologi penangkapan metana untuk memastikan era open dumping segera berakhir sesuai UU Nomor 18 Tahun 2008,” ujar Prof Djoko.

“Langkah ini sekaligus mendukung SDG 11 tentang Kota Berkelanjutan dan SDG 13 tentang Penanganan Perubahan Iklim,” tuturnya. -rls, inf