RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan memperketat pengawasan lalu lintas ternak dengan melakukan pemutakhiran Status Situasi Penyakit Hewan (PHMS). Langkah ini diambil untuk memastikan setiap daerah memiliki klasifikasi yang akurat guna menghindari keterlambatan respons saat terjadi temuan kasus di lapangan.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Riau Mimi Yuliani Nazir menyatakan bahwa validitas data menjadi dasar utama dalam menentukan kebijakan karantina maupun distribusi vaksin. Menurut dia, sinkronisasi informasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sangat krusial agar tidak ada celah dalam pengawasan penyebaran penyakit menular.

"Kecepatan penanganan di lapangan sangat bergantung pada pembaruan data yang dilakukan secara berkala. Kita tidak ingin ada jeda waktu dalam penanganan hanya karena status situasi penyakit di suatu wilayah belum diperbarui," ujar Mimi dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan dinas terkait dan Pejabat Otoritas Veteriner se-Riau di Pekanbaru.

Dalam koordinasi tersebut, fokus utama diarahkan pada klasifikasi detail wilayah, mulai dari kategori daerah bebas, terduga, hingga wilayah yang sudah masuk status tertular atau wabah. Penentuan status ini akan menjadi pedoman bagi petugas lapangan dalam menjalankan fungsi surveilans dan manajemen risiko secara lebih spesifik.

Mimi Yuliani Nazir juga menekankan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut langsung dari instruksi pemerintah pusat. Seluruh daerah diminta untuk lebih proaktif melaporkan kondisi kesehatan hewan di wilayah masing-masing guna mendukung ketahanan sektor peternakan secara regional di Riau.

Selain pemutakhiran status, pertemuan tersebut juga merumuskan penguatan strategi teknis pada aspek vaksinasi dan langkah karantina ternak. Dengan adanya kesamaan persepsi data antar daerah, diharapkan potensi kerugian ekonomi peternak akibat wabah penyakit dapat ditekan seminimal mungkin. (Bil)