Pesta Pacu Jalur Berakhir, Warga Teluk Kuantan Dikepung Sampah
Buntu di Perbatasan: Mengapa Sungai Kuantan Gagal Dipulihkan
Sengit di Empat Besar: Siapa Melenggang ke Grand Final?
DPRD Riau Desak Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan
RIAUIN.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau memberikan sejumlah catatan kritis terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Riau sepanjang tahun anggaran 2025. Legislatif menekankan pentingnya perbaikan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pembangunan sebagai tindak lanjut atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ kepala daerah.
Penyerahan rekomendasi tersebut dilakukan dalam rapat paripurna di Ruang Rapat DPRD Provinsi Riau, Pekanbaru, Selasa (21/4/2026). Melalui poin-poin rekomendasi yang disusun oleh panitia khusus, DPRD menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan lebih transparan.
Ketua DPRD Riau Kaderismanto menyatakan bahwa rekomendasi yang diputuskan bukan sekadar formalitas evaluasi tahunan. Pihaknya mendorong agar eksekutif melakukan perubahan konstruktif dalam menjalankan kebijakan pembangunan di masa mendatang.
"Rekomendasi ini menjadi masukan agar penyelenggaraan pemerintahan ke depan berjalan lebih baik. Kami berharap seluruh poin yang disampaikan dapat ditindaklanjuti secara optimal," ujar Kaderismanto.
Ia menambahkan, sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci utama agar program pembangunan yang telah direncanakan benar-benar memberikan dampak nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di Bumi Lancang Kuning.
Merespons hal tersebut, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto mengapresiasi kerja keras anggota dewan, khususnya panitia khusus yang telah membedah dokumen LKPJ 2025. Menurut dia, masukan dari DPRD akan menjadi kompas bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dan penganggaran pada periode berikutnya.
"Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi secara bertahap dan terukur. Masukan ini menjadi perhatian serius kami untuk memperkuat kualitas pembangunan daerah," kata SF Hariyanto.
Pihak eksekutif mengakui bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah fondasi dalam siklus pemerintahan. Oleh karena itu, evaluasi bersama ini dianggap sebagai momentum strategis untuk menutup celah kekurangan pada pelaksanaan program tahun lalu demi mewujudkan Riau yang lebih berdaya saing. (Bil)
Berita Lainnya
KI Riau Kejar Peningkatan Indeks Keterbukaan Informasi, SDM PPID Bakal Dibenahi
Tembus 33 Ton Garam, Satgas Riau Kembali Gempur Asap Karhutla Lewat Udara
Bapenda Riau Ingatkan Program Pemutihan Denda PKB Sisa 5 Hari Lagi
Cegah Pemadaman Se-Sumatera, PLN dan Pemprov Riau Siagakan Jalur Transmisi Listrik
Plt Gubri SF Hariyanto Terbitkan SE Penyesuaian Belajar Sekolah Saat Kabut Asap
Api Melalap 5 Hektare SM Kerumutan, BBKSDA Riau Pastikan Belum Ada Satwa Terdampak
KI Riau Kejar Peningkatan Indeks Keterbukaan Informasi, SDM PPID Bakal Dibenahi
Tembus 33 Ton Garam, Satgas Riau Kembali Gempur Asap Karhutla Lewat Udara
Bapenda Riau Ingatkan Program Pemutihan Denda PKB Sisa 5 Hari Lagi
Cegah Pemadaman Se-Sumatera, PLN dan Pemprov Riau Siagakan Jalur Transmisi Listrik
Plt Gubri SF Hariyanto Terbitkan SE Penyesuaian Belajar Sekolah Saat Kabut Asap
Api Melalap 5 Hektare SM Kerumutan, BBKSDA Riau Pastikan Belum Ada Satwa Terdampak