DPRD Riau Desak Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

RIAUIN.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau memberikan sejumlah catatan kritis terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Riau sepanjang tahun anggaran 2025. Legislatif menekankan pentingnya perbaikan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pembangunan sebagai tindak lanjut atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ kepala daerah.

Penyerahan rekomendasi tersebut dilakukan dalam rapat paripurna di Ruang Rapat DPRD Provinsi Riau, Pekanbaru, Selasa (21/4/2026). Melalui poin-poin rekomendasi yang disusun oleh panitia khusus, DPRD menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan lebih transparan.

Ketua DPRD Riau Kaderismanto menyatakan bahwa rekomendasi yang diputuskan bukan sekadar formalitas evaluasi tahunan. Pihaknya mendorong agar eksekutif melakukan perubahan konstruktif dalam menjalankan kebijakan pembangunan di masa mendatang.

"Rekomendasi ini menjadi masukan agar penyelenggaraan pemerintahan ke depan berjalan lebih baik. Kami berharap seluruh poin yang disampaikan dapat ditindaklanjuti secara optimal," ujar Kaderismanto.

Ia menambahkan, sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci utama agar program pembangunan yang telah direncanakan benar-benar memberikan dampak nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di Bumi Lancang Kuning.

Merespons hal tersebut, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto mengapresiasi kerja keras anggota dewan, khususnya panitia khusus yang telah membedah dokumen LKPJ 2025. Menurut dia, masukan dari DPRD akan menjadi kompas bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dan penganggaran pada periode berikutnya.

"Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi secara bertahap dan terukur. Masukan ini menjadi perhatian serius kami untuk memperkuat kualitas pembangunan daerah," kata SF Hariyanto.

Pihak eksekutif mengakui bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah fondasi dalam siklus pemerintahan. Oleh karena itu, evaluasi bersama ini dianggap sebagai momentum strategis untuk menutup celah kekurangan pada pelaksanaan program tahun lalu demi mewujudkan Riau yang lebih berdaya saing. (Bil)