RIAUIN.COM - Pemerintah Kabupaten Siak mulai menyusun perencanaan pembangunan untuk tahun 2027 di tengah kondisi penyesuaian anggaran daerah. Masyarakat dan perangkat kampung diminta tetap solid guna memastikan program prioritas, terutama pelayanan publik, tetap berjalan optimal meski ketersediaan fiskal sedang terbatas.

Hal tersebut ditegaskan Wakil Bupati Siak Syamsurizal saat memimpin Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan yang dirangkaikan dengan Safari Ramadan 1447 Hijriah di Kampung Pangkalan Pisang, Rabu (4/3/2026).

"Pertemuan hari ini adalah untuk masa depan pendataan 2027. Kita menyadari kondisi keuangan baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten sedang dalam masa perjuangan yang luar biasa. Oleh karena itu, penghulu dan masyarakat harus kompak dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan," ujar Syamsurizal.

Ia menjamin bahwa penyesuaian anggaran di setiap perangkat daerah tidak akan mengorbankan hak-hak dasar warga. Menurutnya, standar pelayanan publik yang menyangkut kepentingan masyarakat luas tidak boleh menurun sedikit pun.

Dalam sesi dialog, persoalan infrastruktur jalan menjadi sorotan utama. Penghulu Empang Pandan Agus Mulyono mengungkapkan bahwa akses utama menuju kampungnya dari Simpang Buana belum tersentuh aspal sejak tahun 1987.

"Sampai hari ini jalan utama kami masih tanah. Kondisinya kian memprihatinkan karena ada gorong-gorong yang pecah sehingga menimbulkan lubang besar di tengah jalan. Ini sangat mengganggu lalu lintas warga," kata Agus.

Ia menambahkan, jalan penghubung Tasik Seminai-Empang Pandan juga terus mengalami kerusakan berulang setiap musim hujan. Meski warga telah berupaya melakukan perbaikan swadaya dengan biaya mencapai Rp 30 juta, kerusakan tetap terjadi dalam waktu singkat.

Merespons keluhan tersebut, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Siak Ardi menjelaskan bahwa pemerintah daerah saat ini fokus pada pemeliharaan fungsional agar jalan tetap bisa dilalui. Untuk pengaspalan baru, pemerintah belum bisa mengakomodasi usulan tersebut karena adanya penyesuaian anggaran.

"Jika ada gorong-gorong pecah atau lubang besar, kami siap menangani melalui pemeliharaan rutin. Silakan surati Dinas PU. Fokus kami saat ini adalah maintenance agar jalan fungsional, tidak berdebu, dan masyarakat tetap bisa melintas," jelas Ardi.

Selain mengandalkan APBD, Dinas PUPR juga akan mendorong perusahaan di sekitar wilayah operasional untuk ikut berkontribusi dalam pemeliharaan jalan melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan. (Bil)