PILIHAN
Hasil Kunjungan KPK, Sejumlah Ruangan DPRD Riau Dipasang CCTV
Ruang paripurna DPRD Riau
SEJUMLAH ruangan di gedung DPRD Riau kembali akan dipasangi kamera pemantau atau closed circuit television (CCTV), sesuai dengan permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat berkunjung ke lembaga wakil rakyat tersebut pada beberapa pekan yang lalu (29/3).
"Saya sepakat untuk dipasang ulang CCTV itu untuk keamanan dan juga bisa digunakan KPK jika memerlukan data-data," ungkap Sekretaris Komisi A DPRD Riau, Suhardiman Amby, di Pekanbaru, Sabtu.
Adapun ruangan yang akan dipasangi kamera pemantauan itu diantaranya, ruangan rapat pimpinan DPRD Riau, paripurna, medium, komisi, fraksi, staf pimpinan, serta lobi dan akses menuju ruang kerja anggota dewan.
Lebih lanjut politisi Hanura ini mengatakan, dengan pemasangan kamera pemantau tersebut, dewan tidak perlu takut jika kinerjanya diawasi kamera pemantau dan penegak hukum.
"Sepanjang pekerjaan kita benar dan tidak menyimpang, dan untuk kebutuhan rakyat apa masalahnya, tidak usah takut," tegas Amby.
Dilanjutkan legislator ini bahwa Provinsi Riau memang menjadi sorotan pusat karena tiga gubernur dan dua ketua DPRD Riau tersangkut kasus hukum korupsi. Menurutnya, pencegahan perlu sehingga kepentingan publik bisa diakomodir.
"Pemasangan CCTV ini langkah awal untuk membantu pengawasan awal supaya tidak terjadi penyelewengan. Kita lihat bentuk rapatnya seperti apa, kalau dianggap rahasia itu kan bisa saja dimatikan" tutup Amby.
Sebelumnya, saat kedatangan anggota Koordinator Unit Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Pencegahan KPK, Wawan Wardiana di Pekanbaru, Rabu (29/3) yang lalu ia juga membahas masalah CCTV yang kini sudah banyak yang tidak aktif di gedung DPRD Riau.
Dilansir dari Antara, dirinya berharap pemerintah Provinsi Riau baik eksekutif dan legislatif bisa lebih baik dengan adanya keterbukaan dari semua pihak. Seperti diketahui, katanya, Riau menjadi salah satu Provinsi yang Kepala Daerahnya terjerat Kasus korupsi dan termasuk anggota DPRD.
"Tiga gubernur pernah tersangkut masalah korupsi begitu juga DPRD, ini harus diperbaiki ini supaya hal yang sama tidak berulang-ulang," lanjutnya.
Menurutnya, apa yang didapat saat ini juga akan menjadi bahan kedepannya seperti berkenaan dengan keterbukaan. Misalnya CCTV yang sebelumnya aktif sekarang tidak lagi.
"Kita juga ketemu jadi harus ada keterbukaan. Kita juga lihat dulu ada CCTV kenapa sekarang di buka. Ini juga hal kecil yang sebenarnya juga harus diperhatikan agar adanya saling keterbukaan," tuturnya.(riA)
"Saya sepakat untuk dipasang ulang CCTV itu untuk keamanan dan juga bisa digunakan KPK jika memerlukan data-data," ungkap Sekretaris Komisi A DPRD Riau, Suhardiman Amby, di Pekanbaru, Sabtu.
Adapun ruangan yang akan dipasangi kamera pemantauan itu diantaranya, ruangan rapat pimpinan DPRD Riau, paripurna, medium, komisi, fraksi, staf pimpinan, serta lobi dan akses menuju ruang kerja anggota dewan.
Lebih lanjut politisi Hanura ini mengatakan, dengan pemasangan kamera pemantau tersebut, dewan tidak perlu takut jika kinerjanya diawasi kamera pemantau dan penegak hukum.
"Sepanjang pekerjaan kita benar dan tidak menyimpang, dan untuk kebutuhan rakyat apa masalahnya, tidak usah takut," tegas Amby.
Dilanjutkan legislator ini bahwa Provinsi Riau memang menjadi sorotan pusat karena tiga gubernur dan dua ketua DPRD Riau tersangkut kasus hukum korupsi. Menurutnya, pencegahan perlu sehingga kepentingan publik bisa diakomodir.
"Pemasangan CCTV ini langkah awal untuk membantu pengawasan awal supaya tidak terjadi penyelewengan. Kita lihat bentuk rapatnya seperti apa, kalau dianggap rahasia itu kan bisa saja dimatikan" tutup Amby.
Sebelumnya, saat kedatangan anggota Koordinator Unit Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Pencegahan KPK, Wawan Wardiana di Pekanbaru, Rabu (29/3) yang lalu ia juga membahas masalah CCTV yang kini sudah banyak yang tidak aktif di gedung DPRD Riau.
Dilansir dari Antara, dirinya berharap pemerintah Provinsi Riau baik eksekutif dan legislatif bisa lebih baik dengan adanya keterbukaan dari semua pihak. Seperti diketahui, katanya, Riau menjadi salah satu Provinsi yang Kepala Daerahnya terjerat Kasus korupsi dan termasuk anggota DPRD.
"Tiga gubernur pernah tersangkut masalah korupsi begitu juga DPRD, ini harus diperbaiki ini supaya hal yang sama tidak berulang-ulang," lanjutnya.
Menurutnya, apa yang didapat saat ini juga akan menjadi bahan kedepannya seperti berkenaan dengan keterbukaan. Misalnya CCTV yang sebelumnya aktif sekarang tidak lagi.
"Kita juga ketemu jadi harus ada keterbukaan. Kita juga lihat dulu ada CCTV kenapa sekarang di buka. Ini juga hal kecil yang sebenarnya juga harus diperhatikan agar adanya saling keterbukaan," tuturnya.(riA)
Berita Lainnya
Chicco Jericho Desak Polda Riau Usut Tuntas Kematian Gajah di TNTN Tesso Nilo
Total 19 Tungku Penyulingan Minyak Illegal di Musi Banyuasin Dibongkar Mandiri
Komisi III DPR Pertanyakan Polda Riau Pasang Plang Bicara di Lahan PT TBS
Rancangan Peraturan Kode Etik dan Profesi Jaksa, Dirjen PP Beri Masukan
Tarif Baru Tol Pekanbaru-Dumai Belum Diberlakukan, Ini Sebabnya
Pj Sekdakab Kampar Tinjau Lokasi Anak Hanyut di Sipungguk Salo
Chicco Jericho Desak Polda Riau Usut Tuntas Kematian Gajah di TNTN Tesso Nilo
Total 19 Tungku Penyulingan Minyak Illegal di Musi Banyuasin Dibongkar Mandiri
Komisi III DPR Pertanyakan Polda Riau Pasang Plang Bicara di Lahan PT TBS
Rancangan Peraturan Kode Etik dan Profesi Jaksa, Dirjen PP Beri Masukan
Tarif Baru Tol Pekanbaru-Dumai Belum Diberlakukan, Ini Sebabnya
Pj Sekdakab Kampar Tinjau Lokasi Anak Hanyut di Sipungguk Salo