RIAUIN.COM- Komisi III DPRD Riau, minta proses pembangunan Koperasi Desa Koperasi Merah Putih Desa Koto Tibun, Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, Riau di komplek lahan SMAN 2 Kampar dihentikan sementara. Kebijakan tersebut muncul menyusul aksi penolakan pihak sekolah dan siswa, karena dibangun di atas lapangan bola diareal sekolah.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan Provinsi Riau, BPKAD Riau, Kepala SMAN 2 Kampar, Kodim, Camat serta kepala desa dan komite sekolah, Senin (23/2/2026) di ruang Komisi III DPRD Riau. Hadir juga dalam rapat tersebut anggota Komisi III DPRD Riau dapil Kampar Diski dan Immustiar, Kadisdik Riau Erisman Yahya dan Kepala BPKAD Riau Ispan S Syahputra, Kepala SMAN 2 Kampar Syaiful Afrizon, Kades Koto Tibun Hasbirullah dan tokoh masyarakat.

Aksi penolakan KDKMP yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo karena dinilai merugikan pihak sekolah. Sejumlah pihak baik dari sekolah maupun masyarakat menilai dengan dibangunannya gerai koperasi di atas aset milik Pemprov Riau itu maka akan mengganggu aktivitas siswa.

Kepala SMAN 2 Kampar, Syaiful Afrizon mengatakan pihaknya keberatan jika gerai KMP Desa Koto Tibun dibangun di lapangan sekolah. "Kami pada prinsipnya tidak menolak gerai itu dibangun di lahan sekolah. Tetapi jangan di lapangan sekolah. Karena lapangan itu merupakan fasilitas vital dan sangat berharga, menjadi sarana olahraga anak didik, tempat kemah Pramuka dan kegiatan-kegiatan masyarakat dan pemuda setempat," kata Syaiful.

Pada dasaranya, kata Syaiful sebagai bentuk suport atas pembangunan KDKMP, pihaknya sudah menawarkan beberapa opsi titik yang masih berada di kawasan sekolah kepada Kepala Desa Koto Tibun. Tapi tawaran tersebut ditolak Kades dengan alasan lokasi tersebut tidak tepat titik koordinat untuk dibangun gerai Koperasi Merah Putih.

Rasa kecewa Syaiful bertambah ketika proses pembangunan terus berlanjut di titik koordinat yang tepat berada di lapangan SMAN 2 Kampar. "Penolakan kami tidak digubris. Setelah pada 1 Januari 2026 material didrop, proses pembangunan gerai dimulai. Bahkan sekarang sudah dibangun pondasi dan berlanjut ke tiang-tiang," tutur Syaiful.

Sementara itu, Kepala BPKAD Riau membenarkan, hingga saat ini pihaknya belum mengeluarkan izin pinjam pakai aset untuk pembangunan KMP di Desa Koto Tibun. "Untuk memakai aset Pemprov Riau harus ada MoU nya terlebih dahulu. Apakah itu sifatnya pinjam pakai atau sewa. Untuk pembangunan gerak koperasi merah putih di Desa Koto Tibun memang belum diterbitkan, karena masih ada polemik di lapangan," kata Ispan S Syahputra.

Disisi lain Pasintel Danramil Kampar, Dedi mengaku terkejut dengan penolakan pembangunan KDKMP di SMAN 2 Kampar. Karena pada tanggal 13 Februari lalu Koperasi Merah Putih sudah diresmikan oleh Plt Gubernur Riau yang dihadiri Pangdam, Dandim, Wakapolda Riau serta dihadiri Kepsek SMAN 2 Kampar, pendiri sekolah, komite sekolah dan tokoh masyarakat.

"Jujur saya tidak tahu kalau masalah ini belum selesai. Sebab Plt Gubernur sudah menyetujui pembangunan KDKMP," kata Dedi.

Dedi menjelaskan, pembangunan KDKMP ini dimulai sejak dikeluarkannya Inpres Nomor 12 tahun 2025 tanggal 22 Oktober 2025 tentang percepatan pembangunan gerai KDKMP. Untuk tiga wilayah yang ditanganinya, yakni Kampar, Pelalawan dan Rohul ditargetkan dibangun 571 KDKMP, dan sudah tercapai pembangunannya sebanyak 374 gerai.

Menyikapi polemik tersebut, Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri meminta pihak-pihak yang terkait untuk menahan diri. "Jangan ada arogansi-arogansi, ego sektoral dalam polemik ini. Mari kita cari solusinya," pinta politisi Gerindra tersebut.

Agar polemik tidak semakin melebar, Edi Basri minta proses pembangunan gerai KMP dihentikan sementara. Pihaknya akan meninjau ke lapangan Kamis (26/2/2026) besok. "Kita akan tinjau lapangan. Kita ingin tahu sejauhmana keberadaan gerai itu akan mengganggu proses pendidikan di SMAN 2 Kampar. Kalau memang besar pengaruhnya, bisa jadi kita akan minta geser titiknya," tegas Edi Basri.

Wakil rakyat Dapil Kampar ini juga mengatakan, KMP merupakan program strategis Presiden RI Prabowo Subianto. Semua pihak diharapkan untuk menyukseskan program yang muaranya adalah untuk mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat.

"Program Bapak Presiden ini sangat baik. Tapi dalam pelaksanaan jangan sampai mengorbankan kepentingan lainnya. Makanya untuk mempercepat terwujudnya program itu, kita akan mengurai apa kendala-kendala di lapangan," tuturnya. -vie