RIAUIN.COM - Bupati Siak Afni Zulkifli mendorong para kepala daerah di Provinsi Riau untuk memperkuat kolaborasi dalam mengawal program prioritas nasional di tengah penyesuaian kebijakan fiskal pusat. Afni menegaskan bahwa dinamika anggaran saat ini bukanlah pemotongan, melainkan pengalihan fokus pada program strategis Presiden.

Hal tersebut disampaikan Afni dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2027 di Pekanbaru, Rabu (18/2/2026). Ia menyebutkan, berdasarkan hasil koordinasi dengan sejumlah kementerian, daerah perlu menyelaraskan langkah agar pembangunan tetap berkelanjutan.

"Prinsipnya tidak ada istilah pemotongan, tetapi pengalihan anggaran. Dana daerah berada pada program-program tersebut. Oleh karena itu, kita harus bersama-sama mendukung program prioritas Presiden," ujar Afni.

Afni menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau dalam mengimplementasikan sejumlah agenda nasional. Program tersebut meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, hingga Instruksi Presiden (Inpres) terkait perbaikan jalan daerah.

Ia menilai, keselarasan antara pemerintah kabupaten dan provinsi menjadi kunci agar manfaat program pusat dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Riau. "Kami siap berada di belakang Gubernur untuk mengawal semua program prioritas agar terlaksana dengan optimal," ucapnya.

Dalam forum tersebut, Afni juga menyinggung potensi dana perbantuan dari APBN 2026 yang mencapai sekitar Rp 230 triliun. Meskipun mekanisme teknisnya masih menunggu regulasi lebih lanjut, ia berharap seluruh kabupaten dan kota di Riau dapat bersinergi di bawah koordinasi pemerintah provinsi untuk mengakses anggaran tersebut.

Dana bantuan tersebut diharapkan dapat memperkuat pembiayaan sektor infrastruktur dan pendidikan yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat di daerah.

Sementara itu, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menegaskan bahwa RKPD 2027 akan menitikberatkan pada tiga pilar utama, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pemenuhan layanan dasar kesehatan, emeliharaan serta perbaikan infrastruktur jalan.

Hariyanto optimistis pendapatan daerah pada 2027 dapat ditingkatkan melalui penggalian potensi lokal yang lebih maksimal. Ia berharap forum ini menjadi titik awal sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota demi menjaga stabilitas pembangunan di tengah tantangan ekonomi. (Bil)