RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau resmi memberlakukan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai Jumat (13/2/2026). Status ini direncanakan akan berlangsung selama sembilan bulan ke depan hingga 30 November 2026.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD Damkar) Riau M Edy Afrizal mengonfirmasi bahwa Surat Keputusan (SK) penetapan status tersebut telah ditandatangani oleh Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto.

"SK penetapan status siaga darurat karhutla tingkat provinsi sudah diteken oleh Pak Plt Gubernur. Masa berlakunya terhitung sejak 13 Februari sampai 30 November 2026," ujar Edy di Pekanbaru, Jumat (13/2).

Keputusan ini diambil berdasarkan hasil rapat koordinasi antara Pemprov Riau dengan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta instansi terkait lainnya. Edy menjelaskan, penurunan intensitas curah hujan di sejumlah wilayah Riau menjadi faktor utama pemicu penetapan status ini.

Beberapa titik api dilaporkan sudah mulai muncul di sejumlah daerah. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah antisipatif guna mencegah kebakaran meluas.

"Kami melihat curah hujan sudah mulai menurun dan beberapa wilayah sudah ditemukan titik karhutla. Atas pertimbangan tersebut, penetapan status siaga darurat diusulkan dan disetujui," tambahnya.

Langkah selanjutnya setelah penetapan status ini adalah memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat. Pemprov Riau segera bersurat kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk meminta bantuan alat utama sistem persenjataan (alutsista) pemadaman.

Dukungan yang diminta mencakup, Helikopter water bombing untuk pemadaman udara, Helikopter patroli guna pemantauan titik panas (hotspot), Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk memicu hujan buatan di wilayah rawan.

"Surat permohonan dukungan segera kami kirimkan ke pusat agar bantuan helikopter dan operasi modifikasi cuaca bisa segera direalisasikan di Riau," pungkas Edy. (Bil)