RIAUIN.COM - Pemerintah Kabupaten Siak mendesak Kementerian Keuangan untuk segera mencairkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang tertahan selama tiga tahun terakhir. Akumulasi dana tunda salur tersebut kini mencapai Rp 489,8 miliar dan mulai membebani stabilitas fiskal daerah.

Pesan tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Siak Syamsurizal kepada anggota DPR/MPR RI daerah pemilihan Riau 1 Hendry Munief dalam acara Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Ruang Rapat Raja Indra Pahlawan, Siak, Senin (9/2/2026). Syamsurizal meminta agar aspirasi ini dikawal langsung di tingkat pusat.

"Kami menitipkan pesan khusus melalui Pak Hendri Munief untuk disampaikan ke Menteri Keuangan. Tunda salur DBH Kabupaten Siak nilainya mencapai Rp 489,8 miliar. Kami minta ini secepatnya bisa ditransfer secara penuh," ujar Syamsurizal.

Dampak Operasional Syamsurizal menjelaskan bahwa dana yang belum ditransfer tersebut merupakan akumulasi dari tahun anggaran 2023, 2024, hingga 2025. Menurutnya, tertahannya dana tersebut bukan sekadar angka administratif, melainkan sudah berdampak pada operasional dan arus kas pemerintah daerah.

Kondisi fiskal ini memicu efek domino, salah satunya adalah keterlambatan pelunasan tunda bayar pada berbagai kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Ia berharap dukungan dari parlemen dapat mempercepat sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah agar pembangunan di "Negeri Istana" tidak terhambat.

Momentum Strategis Meski fokus pada persoalan anggaran, Syamsurizal tetap mengapresiasi kehadiran anggota DPR RI dalam agenda sosialisasi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika yang diinisiasi Fraksi PKS. Ia menilai kehadiran wakil rakyat di daerah merupakan momentum strategis untuk menyampaikan persoalan riil yang dihadapi masyarakat dan pemerintah daerah.

Pertemuan tersebut diakhiri dengan komitmen bersama untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan sekaligus mencari solusi konkret atas tantangan finansial yang tengah dihadapi Kabupaten Siak. -Juh