RIAUIN.COM - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau menyayangkan munculnya unggahan video yang menunjukkan dugaan aktivitas komunitas LGBT di salah satu tempat hiburan malam di Kota Pekanbaru. Kejadian tersebut dinilai bertentangan dengan nilai-nilai budaya Melayu dan norma religius yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat.

Video berdurasi 28 detik yang tersebar di media sosial tersebut memicu beragam reaksi dari warga net. Sebagian besar menyuarakan keresahan karena aktivitas tersebut dianggap tidak selaras dengan identitas Pekanbaru sebagai kota yang mengedepankan kearifan lokal.

Anggota DPRD Riau daerah pemilihan Pekanbaru, Ayat Cahyadi, mengungkapkan keprihatinan mendalam atas informasi tersebut. Ia menilai, jika hal itu benar terjadi, maka pengelola tempat hiburan malam telah mengabaikan aspek sosiokultural daerah.

"Tentu ini sangat mengecewakan. Hal seperti ini seharusnya tidak terjadi di Riau, yang dikenal sebagai Negeri Melayu dengan landasan nilai islami yang kuat," ujar Ayat Cahyadi saat dikonfirmasi, Sabtu (31/1/2026).

Mantan Wakil Walikota Pekanbaru tersebut menambahkan bahwa keberadaan aktivitas yang tidak sesuai norma tersebut berisiko menghambat visi pembangunan kota. Menurutnya, pemerintah daerah tengah berupaya mewujudkan Pekanbaru sebagai kota yang maju dan berbudaya, sehingga setiap aktivitas usaha harus tetap berada dalam koridor tersebut.

Di sisi lain, pihak legislatif memberikan apresiasi atas respons cepat yang diambil oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dan aparat kepolisian dalam menindaklanjuti keresahan warga.

"Kami mengapresiasi langkah cepat pemko dan kepolisian yang langsung melakukan penyelidikan untuk mengklarifikasi informasi yang beredar. Langkah ini penting guna menjaga ketertiban serta ketenangan di tengah masyarakat," tuturnya.

Ia pun mendesak otoritas terkait untuk melakukan pengawasan lebih ketat terhadap operasional seluruh tempat hiburan malam di ibu kota Provinsi Riau tersebut. Hal ini bertujuan agar pelaku usaha tetap mematuhi regulasi perizinan dan menghormati adat istiadat setempat demi menjaga kondusivitas daerah. (*)