RIAUIN.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau mengingatkan Dinas Pendidikan setempat agar menjaga integritas dalam proses seleksi terbuka calon kepala sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan negeri. Penempatan jabatan tersebut diharapkan murni berdasarkan kompetensi, bukan karena tekanan atau intervensi pihak luar.

Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, menegaskan bahwa Dinas Pendidikan (Disdik) memiliki tanggung jawab besar untuk melahirkan pemimpin sekolah yang berkualitas. Menurutnya, akreditasi dan rekam jejak profesionalisme harus menjadi indikator utama dalam penilaian.

"Kami menekankan agar figur yang terpilih benar-benar memiliki kompetensi yang sesuai dengan profesinya. Akreditasinya harus jelas dan prosesnya harus objektif," ujar Indra Gunawan Eet di Pekanbaru, Jumat (30/1/2026).

Indra juga mengingatkan agar mekanisme penetapan pejabat sekolah dilakukan secara profesional. Ia memastikan bahwa alokasi anggaran pendidikan di APBD bersifat mandatori (wajib), sehingga tidak terdampak oleh kebijakan pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) dari pusat.

Target Revitalisasi Saat ini, Disdik Riau tengah merampungkan verifikasi data para kandidat. Upaya ini sejalan dengan program revitalisasi SMA/SMK dari Kementerian Pendidikan RI yang menargetkan seluruh posisi kepala sekolah diisi oleh pejabat definitif.

Kepala Dinas Pendidikan Riau, Erisman Yahya, menjelaskan bahwa pihaknya berupaya mempercepat proses administrasi agar pelantikan dapat segera dilakukan. Meski jadwal bersifat dinamis, Disdik berkomitmen menyelesaikan proses seleksi dalam waktu dekat.

"Rencana awal pelantikan dijadwalkan pada 9 Februari 2026. Namun, jadwal tersebut masih menyesuaikan perkembangan proses verifikasi. Prinsipnya, lebih cepat tentu lebih baik agar kepemimpinan di sekolah segera stabil," kata Erisman Yahya. (*)