RIAUIN.COM- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang (PBB) menargetkan perolehan kursi DPR RI dari Riau pada Pemilu 2029. Target tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi DPP, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PBB se-Provinsi Riau yang digelar di Pekanbaru, Selasa (27/1/2026).

Ketua DPP PBB Gugum Ridho Putra kepada media mengatakan, rapat koordinasi ini menjadi langkah strategis untuk memetakan tantangan partai ke depan, baik secara nasional maupun di daerah. Tantangan eksternal, kata dia, terutama berkaitan dengan regulasi kepemiluan, sementara tantangan internal menyangkut penguatan struktur dan soliditas organisasi.

"DPW PBB Riau menyampaikan perkembangan terakhir organisasi dan struktur kepengurusan di daerah. Selain itu, kami mulai mematangkan persiapan menghadapi Pemilu 2029 untuk pemilihan DPR RI, DPD, dan Presiden, serta Pemilu lokal 2031 untuk DPRD dan kepala daerah," ujar Gugum.

Sementara itu, Sekjen DPP PBB Yuri Kemal Fadlullah Mahendra memaparkan, agenda utama rapat adalah menyusun strategi agar kejayaan PBB dapat kembali dengan menempatkan wakilnya di Senayan pada Pemilu 2029. Menurut dia, ambang batas parlemen (parliamentary threshold) masih menjadi tantangan besar bagi partai-partai nonparlemen, termasuk PBB.

"Kami bersama tim sekretariat dan partai-partai non parlemen sedang membahas besaran parliamentary threshold. PBB mengusulkan angka 1 persen, karena ambang batas 4 persen terlalu tinggi dan memberatkan," kata Yuri.

PBB memiliki pengalaman dan rekam jejak di DPR RI, termasuk dari daerah Riau melalui almarhum Muhammad Tonas. Karena itu, PBB kini menyusun langkah-langkah strategis agar setidaknya Riau kembali memperoleh kursi DPR RI pada Pemilu 2029.

Dikatakannya, meskipun saat ini PBB belum memiliki kursi di DPR RI, partai tetap aktif mengawal perbaikan sistem kepemiluan melalui jalur konstitusional. Upaya tersebut mencakup pengawalan isu presidential threshold dan parliamentary threshold.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan ambang batas tidak boleh melebihi 4 persen, menurut dia, menjadi dasar optimisme PBB untuk memperjuangkan penurunan angka tersebut.

"Kami berharap bisa turun sampai 1 persen. Itu yang kami perjuangkan. Kami optimistis sistem yang lebih adil akan memberi ruang tidak hanya bagi Partai Bulan Bintang, tetapi juga bagi partai-partai Islam dan partai-partai kecil nonparlemen," ujarnya.

Optimisme tersebut, lanjut Yuri, turut diperkuat dengan posisi Yusril Ihza Mahendra yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator di Kabinet Prabowo. Ketua Dewan Pertimbangan DPP PBB itu tengah menilai agenda reformasi hukum yang diamanahkan kepada Yusril berpotensi mendorong perbaikan sistem politik nasional ke arah yang lebih adil.

Di tingkat daerah, DPW PBB Riau juga tengah melakukan konsolidasi internal secara intensif. Sejak Januari 2025, konsolidasi tersebut menguat pasca terpilihnya tokoh asal Riau, Muhammad Saltut, sebagai Ketua Majelis Syuro DPP PBB. Salah satu fokus utama konsolidasi adalah pembenahan Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) dan Majelis Pertimbangan Cabang (MPC) di seluruh kabupaten dan kota di Riau sebagai bagian dari penguatan infrastruktur partai.

Selain Ketua DPP PBB Gugum Ridho Putra, Sekretaris Jenderal DPP PBB Yuri Kemal Fadlullah Mahendra rapat juga dihadiri Bendahara Umum DPP PBB Ali Reza Mahendra, Ketua Dewan Syuro DPP PBB Muhammad Saltut, serta Ketua DPW PBB Riau Zul Azhar yang terpilih dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) VI PBB Riau pada April 2025. -vie