PASIR PENGARAIAN, Riauin.com - Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dalam tiga tahun berturut-turut mengalami meningkat dari target yang ditetapkan sejak tahun 2016 hingga tahun 2018.    

Peningkatan target PAD Rohul khusus Pajak dan Retribusi Daerah tersebut, sebagai bentuk keseriusan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Rohul dalam mengenjot dan mengoptimalkan potensi penerimaan daerah yang selama ini belum tergarap maksimal.    

Tentunya target tersebut, adanya peningkatan kinerja dari pemerintah daerah, dari penggarapan dan mengptimalkan sekto sektot penerimaan pajak dan retribusi daerah. Sehingga pembangunan di daerah yang dijuluki Negeri Suluk Berpusaka Nan Hijau semakin baik dan maju.    

Plt Kepala Bapenda Rohul Jonni Muchtar SE MSi Ak, Senin (4/12/2017) menyebutkan, kendati pemerintah daerah telah berupaya maksimal dalam mengoptimakan penerimaan PAD Rohul, namun sampai hari masih belum tergarap seluruhnya.    

Memang, jika dibandingkan tiga tahun terakhir, sejak tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018, rencana kenaikan target PAD Rohul mengalami signifikan. Dimana pada tahun 2016 target PAD sebesar Rp97 miliar, terealiasi belum 100 persen.    

Kemudian pada tahun 2017, pada awalnya target PAD Rp Rp108 miliar, namun mampu merealisasikan diangka Rp123 miliar, bahkan jika digabung dengan PAD lainnya, sudah mencapai Rp200 miliar lebih.    

Sedangkan pada APBD Rohul Tahun 2018 yang telah disahkan DPRD Rohul, target PAD tahun 2018 lebih tinggi lagi, dengan upaya-upaya yang sudah direncanakan, khusus Pajak dan Retribusi daerah naik menjadi Rp143 miliar.       

"Kita bisa bandingkan, tahun 2016 punya target Rp97 miliar hingga tahun 2018 naik menjadi Rp143 miliar. Kenaikan target itu, hampir mendekati 50 persen kenaikannya dari seluruh total penerimaan pajak dan retibusi daerah,’’ jelasnya.    

Dari target Penerimaan PAD Rohul tahun 2018 mendatang, potensi pajak mana yang penerimaannya sangat besar, Jonni mengatakan, pihaknya sedang intensipkan wajib pajak yang berskla besar. Pihak Bapenda mendorong melalui Tim Terpadu, mana perusahaan-perusahaan yang belum memiliki izin HGU dan perizinann lainnya dioptimalkan.    

"Yang terbesar dari penerimaan dari Tim Terpadu yang didapat nantinya dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dimana target awal tahun 2017 Rp3 miliar saat ini sudah terealisasi sekitar Rp24 miliar. Tahun 2018, untuk penerimaan BPHTB naik menjadi Rp33 miliar, target penerimaan sektor itu sudah kelihatan gambarannya,’’ sebutnya    

Bahkan untuk pajak sektor lain, baik sektor non PLN, PPJ Non PLN, pihaknya telah mengintensifkan dan komunikasikan dengan pihak PLN, dari awal tahun 2017, punya target PPJ PLN sebesar Rp5,4 miliar, pada saat ini menjadi Rp8 miliar. Sedankan PPJ non PLN tahun 2017 semula Rp 1,5 miliar, pada APBD Perubahan 2017, naik Rp2,5 miliar. Sedangkan pada tahun 2018, target PPJ non PLN naik menjadi Rp5 miliar.    

Jonni mengaku optimis, target penerimaan PAD Rohul tahun 2018 bisa terealisasi maksimal, jika tim terpadu tetap konsen dan berjalan. Karena potensinya sudah tergambar dengan jelas, tinggal sekarang komitmen, untuk menjalankan rencana rencana yang telah disusun dari awal melalui tim terpadu.    

Dalam menjalankan program tersebut, Bapenda berusaha menjalin hubungan yang baik dengan seluruh perusahaan, dengan memberikan pemahaman, pengertian, bahwa pajak dan retribusi daerah ini kewajiban mereka sebagai bentuk kontribusi terhadap daerah.    

"Kalau dibandingkan dengan apa yang diperoleh perusahaan terhadap sumbangan perusahaan ke daerah, itu belumlah seberapa. Artinya, beberapa kali pemerintah daerah mengumpulkan perusahaan besar selama ini, itulah yang telah memberikan kontribusi dan mereka sejauh ini masih komit untuk melaksanakan kewajibannya dalam memberikan kontribusi terhadap daerah,’’ katanya.    

Kalaupun ada kendala-kendala dalam menggenjot penerimaan PAD, misalnya perusahaan komplain dari pajak dan retribusi yang disampaikan, tapi pemerintah daerah bisa membuktikan, bahwa pajak yang ditagihkan itu, nilai yang ditetapkan mengacu aturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.***[yus]