RIAUIN.COM – Guna memperkuat tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, Pemerintah Provinsi Riau menjalin kolaborasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melalui pelaksanaan Entry Meeting Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Daerah Tahun 2024 hingga Triwulan III 2025.

Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Melati, Kantor Gubernur Riau, Selasa (14/10/2025). Agenda ini menjadi salah satu upaya strategis untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai peraturan dan membawa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mengungkapkan penghargaan terhadap peran BPK RI dalam mengawal keuangan daerah. Menurutnya, audit ini merupakan bagian dari komitmen bersama dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih baik.

“Kami sangat mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini. Ini adalah bagian penting dari upaya kami memperbaiki tata kelola daerah,” ucap Syahrial Abdi.

Ia juga menyoroti pentingnya efektivitas dalam penggunaan PAD serta penyaluran belanja yang tepat sasaran. Syahrial meminta seluruh perangkat daerah agar proaktif dan siap menghadapi proses pemeriksaan dengan menyediakan data yang akurat dan lengkap.

“Saya mengimbau seluruh OPD agar menyiapkan data secara lengkap, akurat, dan tepat waktu. Tanggapi pemeriksaan ini secara profesional karena hal ini menyangkut penguatan kedisiplinan fiskal,” tegasnya.

Lebih jauh, ia mendorong semua elemen pemerintahan untuk menjadikan momen ini sebagai langkah memperkuat tekad bersama dalam mencapai Visi Riau Bedelau, yaitu Riau yang Berbudaya Melayu, Dinamis, Ekologis, Agamis, dan Maju.

“Momentum ini harus menjadi pemicu semangat kita menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan. Riau punya potensi besar untuk meningkatkan kontribusinya bagi pendapatan negara dan daerah,” tutupnya. -adv