RIAUIN.COM – Penindakan terhadap aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di aliran Sungai Kuantan, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) terus menjadi perbincangan masyarakat.

Sekretaris Komisi I DPRD Riau, Amal Fathullah menyatakan pihaknya siap menerima dan mendampingi warga yang merasa dirugikan atas tindakan hukum yang dilakukan aparat.

"Kami di Komisi I yang membidangi urusan hukum dan pemerintahan selalu terbuka terhadap pengaduan masyarakat. Jika ada yang merasa diperlakukan tidak adil, terutama warga kurang mampu, kami siap membantu secara hukum," ujarnya pada Senin (13/10/2025), seperti dilansir dari halloriau.

Menurut Amal Fathullah, hingga kini belum ada pengaduan langsung dari warga ke Komisi I, dan informasi yang diperoleh masih berasal dari pemberitaan media terkait situasi saat razia berlangsung.

Ia menegaskan bahwa kegiatan pertambangan harus memiliki izin resmi agar tidak mengganggu pelaku usaha yang legal.

Menanggapi protes sebagian warga terhadap operasi penertiban PETI, ia mengatakan bahwa apabila aturan membolehkan, maka pemerintah semestinya memberikan solusi.

"Kalau memang regulasi memperbolehkan, tentu harus ada kebijakan yang mendukung. Tapi jika sudah jelas dilarang, maka aktivitas tersebut termasuk ilegal. Kami tetap mendorong agar pendekatan penertiban dilakukan secara humanis," katanya.

Seperti diketahui, operasi penertiban tambang ilegal di wilayah tersebut sempat memanas akibat penolakan sejumlah warga yang berujung tindakan anarkis. Dalam operasi gabungan itu, puluhan rakit PETI berhasil dimusnahkan aparat.

Bentrok antara warga dan aparat terjadi saat ratusan personel gabungan dari Polres Kuansing, TNI, Satpol PP, BPBD, dan Ditpolairud Polda Riau melakukan razia di beberapa lokasi yang dicurigai sebagai titik penambangan ilegal di Kecamatan Cerenti, pada Selasa (7/10). Kehadiran tim yang dipimpin Kapolres Kuansing AKBP R Ricky Pratidiningrat mendapat perlawanan dari massa yang melempari kendaraan petugas dengan batu. (*)