RIAUIN.COM – Gubernur Riau Abdul Wahid menerima dokumen kajian akademik terkait pembentukan Daerah Istimewa Riau (DIR) dari Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) dalam pertemuan resmi yang berlangsung di Kantor Gubernur, Senin sore (13/10/2025). Sebelumnya, dokumen serupa telah diberikan kepada Ketua DPRD Riau Kaderismanto.

Penyerahan dokumen dilakukan langsung oleh Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat LAMR Datuk Seri Marjohan Yusuf bersama Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian LAMR Datuk Seri Taufik Ikram Jamil.

Turut hadir dalam kesempatan itu Sekretaris LAMR Datuk Arman dan Ketua Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) Dr drh H Chaidir MM. Gubernur Wahid didampingi oleh Kepala Dinas Kebudayaan Aryadi serta Kasubbag Program Edi Yulisman.

Dalam pertemuan tersebut, Datuk Seri Taufik yang juga menjabat Ketua Badan Pekerja Perwujudan Daerah Istimewa Riau (BPP DIR) menyampaikan harapan agar pemerintah provinsi memberikan dukungan tertulis atas usulan pembentukan DIR.

“Beberapa hari yang lalu, kami juga telah menyerahkan dokumen ini ke DPRD Riau,” kata Datuk Seri Taufik.

Ia juga mengundang Gubernur untuk menghadiri kegiatan Maklumat Akbar Daerah Istimewa Riau yang akan digelar pada 17 Oktober mendatang, bertepatan dengan Hari Kebudayaan Nasional.

“Acara ini akan berlangsung di Balai Adat dengan target kehadiran sekitar 5.000 peserta lintas etnis. Tema yang diangkat adalah Daerah Istimewa Riau untuk Indonesia Berkilau,” ujarnya.

Ditambahkan oleh Taufik, BPP DIR juga merencanakan penyerahan dokumen akademik ke DPR RI, DPD RI, dan Kementerian Dalam Negeri pada 28 Oktober 2025, yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda.

Gubernur Abdul Wahid menyatakan dukungan terhadap gagasan tersebut sejak awal. Ia juga menyampaikan penghargaan terhadap upaya LAMR dan berbagai elemen masyarakat yang telah menyusun naskah akademik secara tuntas.

“Atas nama pribadi dan pemerintah daerah, saya memberikan apresiasi atas kerja keras ini,” ujar Wahid.

Namun, Wahid juga menyampaikan kemungkinan dirinya tidak dapat hadir dalam acara Maklumat Akbar karena harus mengikuti rapat penting dengan SKK Migas terkait investasi PT Pertamina Hulu Rokan. (Nab)