RIAUIN.COM – Pemerintah Provinsi Riau tengah melakukan evaluasi terhadap alokasi dana hibah yang mencapai ratusan miliar rupiah untuk pembangunan fasilitas milik instansi vertikal.

Dalam dokumen APBD murni tahun 2025, tercatat dana hibah sebesar Rp153 miliar telah dialokasikan untuk membiayai pembangunan sejumlah bangunan fisik, seperti Rumah Sakit Tentara, RS Bhayangkara, kantor Kejaksaan Tinggi, hingga gedung DPRD Riau.

Besarnya jumlah anggaran tersebut menuai sorotan, terlebih di tengah keterbatasan keuangan daerah akibat pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Riau menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh dalam APBD Perubahan 2025 mendatang.

Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau, Tarmidzi, mengungkapkan bahwa persoalan ini sudah menjadi perhatian serius di lingkungan Pemprov.

"Pak Sekda sudah membahas ini dan meminta masukan dari kami. Sejak awal kami sudah mengingatkan bahwa hibah yang besar ke instansi vertikal itu perlu ditinjau kembali," ujar Tarmidzi, Sabtu (11/10/2025).

Menurutnya, Sekretaris Daerah Riau cukup prihatin melihat potensi kebocoran anggaran dalam jumlah besar.

"Ini bukan sekadar soal membantu pelayanan publik, tapi juga soal tanggung jawab keuangan daerah. Kami berharap evaluasi ini benar-benar dijalankan," tambahnya.

Terlihat Positif, Tapi Bisa Bebani Daerah

Sekilas, bantuan anggaran tersebut dinilai sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan pelayanan publik. Namun jika ditelusuri lebih dalam, keputusan itu dinilai menyalahi prinsip pengelolaan keuangan negara.

Pasalnya, instansi vertikal seperti TNI, Polri, dan kejaksaan seharusnya mendapatkan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bukan dari kas daerah. (*)

Sumber: Tribun Pekanbaru