RIAUIN.COM – Gubernur Riau H Abdul Wahid mengambil langkah tegas dengan melakukan pergantian Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Riau, Ade Yudhistira, secara mendadak. Kebijakan ini mendapat apresiasi dan dukungan dari DPP Gerakan Riau Bangkit Bermarwah (GRBB), yang menilai langkah tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh jajaran bekerja sesuai prosedur dan tidak merugikan daerah.

Ketua DPP GRBB Riau, Sahminal Tanjung, dalam keterangannya kepada wartawan pada Jumat (10/10/2025), menyatakan dukungan penuh terhadap keputusan Gubernur. Menurutnya, pergantian tersebut menunjukkan komitmen pimpinan dalam menertibkan kinerja aparatur, terutama terkait kebijakan perizinan yang berpotensi merugikan kepentingan daerah.

“Langkah tegas Pak Gubernur patut diapresiasi. Beliau tentu memiliki alasan kuat dalam mengambil keputusan pergantian ini. Kami sangat mendukung agar semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat bekerja secara tertib, terkoordinasi, dan bertanggung jawab,” ujar Sahminal.

Ia menambahkan, koordinasi yang baik antara pimpinan dan bawahan sangat penting agar setiap kebijakan yang diambil sejalan dengan rencana pembangunan dan tidak menimbulkan dampak negatif.

Sebelumnya, Ade Yudhistira ditunjuk sebagai Plt. Kepala Dispar Riau pada 22 September 2025. Namun, belum genap sebulan menjabat, tepatnya pada 10 September 2025, ia digantikan oleh Roni Rakhmat. Proses serah terima penunjukan dilakukan bersamaan dengan 18 Plt. kepala OPD lainnya di lingkungan Pemprov Riau, dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi.

Kepala BKD Provinsi Riau, Zul Ansari, mengonfirmasi bahwa surat penunjukan pergantian Plt. Kadis Pariwisata Riau telah diproses sesuai arahan pimpinan. Untuk sementara, jabatan Plt. Kepala Dinas Pariwisata Riau dipegang oleh Roni Rakhmat.

Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui secara pasti alasan pergantian Ade Yudistira. Namun, isu yang beredar menyebutkan adanya polemik terkait rekomendasi izin tempat hiburan malam, salah satunya HW Live House di Pekanbaru, yang sebelumnya telah direkomendasikan oleh Dispar Riau dan diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Riau. Keberadaan tempat hiburan tersebut sempat menuai protes dari warga setempat yang merasa terganggu oleh aktivitas dan suara yang ditimbulkan. - rum