RIAUIN.COM – Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Kamis, 17 Juli 2025, yang membahas kasus Pergantian Antar Waktu (PAW) Aldiko Putra, menyisakan banyak pertanyaan.

Pasalnya, Ketua PKB Kuantan Singingi dan Ketua DPRD Kuansing, yang seharusnya hadir sebagai pihak tergugat, justru mangkir dari persidangan penting ini.

Di ruang sidang, hanya perwakilan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kuansing dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kuansing yang terlihat.

Ketidakhadiran Ketua PKB dan Ketua DPRD Kuansing ini tentu menimbulkan spekulasi, apalagi setelah PKB memutuskan memberhentikan Aldiko Putra.

Shelfy Asmalinda SH MH, kuasa hukum Aldiko Putra, menyayangkan sikap PKB yang tidak hadir. Baginya, ini adalah indikasi ketidakseriusan dan dugaan ketidakpatuhan terhadap proses hukum yang sedang berjalan.

Tak hanya PKB, KPU Kuansing juga dinilai telah mengabaikan proses hukum. Pihak Shelfy mengaku sudah menyurati KPU Kuansing untuk memohon penundaan proses PAW, namun surat tersebut tidak dibalas.

"Padahal, KPU sudah menerima pemberitahuan soal hal ini," ucap Shelfy. "KPU Kuansing seolah-olah tidak menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Ini jelas melanggar asas kepatutan dan kepatuhan terhadap hukum," tambahnya dengan tegas.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Ketua PKB Kuantan Singingi maupun KPU Kuansing terkait ketidakhadiran dan dugaan pengabaian proses hukum ini.(hen)