RIAUIN.COM – Pemerintah Provinsi Riau mulai menerapkan kebijakan tegas terkait penataan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), dengan tetap mengedepankan pendekatan yang manusiawi. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah mengimbau sekolah-sekolah yang berdiri di dalam kawasan konservasi tersebut agar tidak lagi menerima murid baru.

Gubernur Riau, Abdul Wahid, menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pengendalian perkembangan permukiman dalam area TNTN. Warga yang tinggal di kawasan tersebut didorong untuk menyekolahkan anak-anak mereka di institusi pendidikan yang berada di luar wilayah taman nasional.

“Kita arahkan agar pendaftaran siswa baru dilakukan di sekolah-sekolah yang berada di luar kawasan. Karena tidak seluruh desa masuk ke dalam hutan, hanya dusun-dusunnya saja,” ujar Wahid.

Meski demikian, siswa yang saat ini masih menempuh pendidikan di sekolah-sekolah tersebut tetap diperbolehkan melanjutkan hingga lulus, tanpa harus dipindahkan secara tiba-tiba. Pemerintah berupaya agar transisi ini tidak mengganggu hak anak-anak atas pendidikan.

“Fokus kita saat ini adalah pengamanan wilayah taman nasional. Untuk yang berada di luar kawasan masih kita kaji lebih lanjut,” sambungnya.

Diketahui, sejumlah sekolah masih aktif beroperasi di wilayah TNTN. Wakil Komandan Satgas Penanganan Kawasan Hutan, Brigjen TNI Dodi Triwinarto, menyebut di antaranya adalah SDN 019 Sei Dolik, SDN 020 Toro Jaya, SDN 021 Kualo Onangan, dan SMPN 6 Ukui yang semuanya berada di Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan.

Selain itu, SDN 030 Kesuma Makmur yang terletak di Desa Bukit Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, juga termasuk dalam daftar sekolah yang berdiri di area konservasi. Keberadaan sekolah-sekolah ini menjadi sorotan karena secara hukum, kawasan taman nasional seharusnya bebas dari bangunan permanen dan permukiman.

“Sekolah-sekolah itu dibangun karena masyarakat sudah lama menetap dan bekerja di kawasan tersebut. Data awal menunjukkan ada sekitar 4.000 hingga 5.000 jiwa tinggal di sana,” ungkap Dodi.

Saat ini, Satgas juga tengah melakukan verifikasi lebih lanjut terhadap sekolah berstatus satuan pendidikan jarak jauh yang dicurigai masih beroperasi dalam TNTN. Langkah ini penting guna memetakan seluruh aktivitas pendidikan yang berlangsung di area konservasi.

“Tim Percepatan Pemulihan TNTN dari Pemkab Pelalawan sudah bergerak melakukan pendataan. Ada 380 personel yang terlibat dan telah tinggal di lapangan selama enam minggu untuk mendapatkan data yang akurat,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa penertiban ini merupakan bagian dari strategi menyeluruh dalam mengembalikan fungsi kawasan TNTN. Tak hanya menyasar permukiman dan lahan pertanian ilegal, aktivitas pendidikan yang tidak sesuai dengan regulasi pun menjadi fokus pembenahan.

“Kita lakukan semua ini dengan pendekatan dialogis dan persuasif. Hingga kini, sudah hampir 1.000 hektare kawasan berhasil kita pulihkan,” tutup Dodi. (Nab)