RIAUIN.COM – Hingga akhir Mei 2025, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Riau mencatat penerimaan pajak bruto mencapai Rp5,66 triliun, atau sekitar 31,88% dari target tahunan sebesar Rp17,75 triliun.

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Kanwil DJP Riau, Bambang Setiawan, mengungkapkan bahwa penetapan target tahun ini memang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, sebagai dampak dari implementasi Pasal 464 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024.

"Mulai Januari 2025, pelaporan masa pajak dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk wajib pajak cabang dilakukan secara terpusat dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mengikuti domisili pusat," jelas Bambang dalam keterangan resminya, Selasa (8/7/2025).

Meski target mengalami penyesuaian, realisasi penerimaan pajak bruto mengalami pertumbuhan 5,65% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Secara detail, terjadi penurunan pada penerimaan PPN neto sebesar 10,6% serta PPh yang menyusut 2,63%, yang sebagian besar disebabkan oleh koreksi pada PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 Badan.

Namun, kelompok pajak lainnya menunjukkan pertumbuhan signifikan sebesar 33,61%, didorong oleh peningkatan pendapatan dari bunga penagihan dan setoran pajak lainnya.

Di sisi lain, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan menunjukkan tren positif. Sampai Mei 2025, sebanyak 344.615 SPT telah diterima atau sekitar 76,18% dari target 443.506 SPT.

Rinciannya meliputi 275.061 SPT dari pegawai, 49.042 dari non-karyawan, dan 20.512 dari badan usaha.

“Kami mengapresiasi kontribusi para wajib pajak yang telah menyampaikan SPT Tahunan. Hal ini mencerminkan meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap kewajiban perpajakan,” ujar Bambang.

Menghadapi tantangan ekonomi tahun ini, DJP Riau menyatakan akan terus memperkuat kerja sama lintas sektor guna mendukung pencapaian penerimaan negara.

“Kami akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah, aparat hukum, asosiasi, dan berbagai pihak terkait dalam mendukung target penerimaan pajak,” tutupnya. (Nab)