RIAUIN.COM – Pemerintah Provinsi Riau terus menggencarkan upaya untuk mengurangi jumlah anak yang belum pernah menerima imunisasi dasar, atau yang dikenal dengan istilah zero dose. Dalam sebuah rapat koordinasi virtual, Dinas Kesehatan bersama Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Riau menyatukan komitmen untuk memperkuat intervensi lapangan hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

Rapat tersebut menekankan pentingnya aksi nyata yang melibatkan seluruh komponen masyarakat—mulai dari kader kesehatan, fasilitas layanan, hingga keluarga—untuk memastikan seluruh anak mendapatkan imunisasi.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Sri Sadono Mulyanto, menjelaskan bahwa penanganan kasus zero dose tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan pendekatan terpadu yang mencakup aspek pelayanan, pendataan, distribusi logistik, serta kolaborasi lintas sektor.

“Masalah seperti kurangnya pemahaman masyarakat, kekhawatiran terhadap efek imunisasi, serta belum tersedianya data bayi dan balita secara detail di Posyandu, perlu ditangani dengan strategi yang sistematis,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Dinas Kesehatan telah menyiapkan sejumlah langkah, antara lain penguatan layanan imunisasi, peningkatan komunikasi publik, perbaikan logistik, evaluasi berkala, dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk TP-PKK.

Peran TP-PKK dinilai sangat vital karena memiliki jaringan kader hingga ke pelosok. Kehadiran mereka di tengah masyarakat menjadi saluran yang efektif untuk menyampaikan edukasi dan melakukan pendampingan secara langsung.

Ketua TP-PKK Provinsi Riau, Henny Sasmita Wahid, menginstruksikan kepada seluruh jajaran TP-PKK kabupaten/kota untuk segera membentuk tim kerja khusus hingga tingkat desa. Tim ini bertugas melakukan pendataan, membantu proses imunisasi kejar, dan berkoordinasi aktif dengan Puskesmas serta Dinas Kesehatan.

“Kami ingin semua kader tahu peran mereka dan bergerak bersama. Kegiatan imunisasi harus dipantau dan dilaporkan dengan baik agar pelaksanaannya terarah dan dapat dievaluasi,” tegas Henny.

Ia juga meminta Dinas Kesehatan di daerah untuk memberikan dukungan penuh dalam bentuk vaksin, tenaga medis, serta data sasaran yang valid. Menurutnya, TP-PKK siap berkontribusi langsung di lapangan, asalkan mendapat dukungan yang diperlukan.

“Anak-anak yang telah teridentifikasi harus segera diberikan imunisasi oleh tenaga kesehatan yang kompeten,” lanjutnya.

Melalui forum koordinasi ini, TP-PKK dan Dinas Kesehatan berupaya memperkuat langkah bersama, membangun kesepahaman lintas lembaga, dan memastikan implementasi berjalan efektif di lapangan. Fokusnya bukan hanya pada program, tetapi pada gerakan kolaboratif demi masa depan anak-anak di Riau.

“Intervensi ini harus menjadi gerakan bersama yang lahir dari kepedulian, demi menyelamatkan generasi penerus,” tutup Henny. (Nab)