RIAUIN.COM – Gubernur Riau, Abdul Wahid, meminta dukungan dari Kementerian Perindustrian untuk mempercepat hilirisasi industri di Provinsi Riau. Permintaan itu disampaikan saat bertemu dengan Wakil Menteri Perindustrian RI, Faisol Riza, di Jakarta pada Rabu (7/5/2025), terutama untuk sektor unggulan seperti kelapa sawit dan minyak dan gas bumi (migas).

Menurut Wahid, Riau memiliki posisi strategis sebagai bagian dari jalur perdagangan internasional dan menjadi pusat ekonomi di Sumatera. Namun, potensi besar tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan. Ia menyoroti aktivitas perdagangan di Selat Malaka yang lebih menguntungkan negara tetangga, sementara Riau belum mendapatkan manfaat optimal dari lokasinya yang strategis.

“Sumber daya alam Riau melimpah. Untuk sawit saja, dari 4 juta hektare lahan, hanya 1,2 juta hektare yang memiliki legalitas. Sisanya ilegal dan belum memberikan kontribusi nyata bagi daerah,” kata Wahid.

Ia juga menyoroti industri kelapa dalam, khususnya di Inhil, Pelalawan, dan Kepulauan Meranti. Meski sudah memiliki infrastruktur industri seperti di Pulau Sambu, persoalan pasokan bahan baku menjadi hambatan utama. “Saat harga kelapa naik, muncul isu pembatasan ekspor. Ini menimbulkan keresahan masyarakat. Saat harga jatuh, pemerintah tidak hadir, dan saat harga naik, justru muncul pembatasan,” ujarnya.

Komoditas lain seperti pinang dan sagu pun disebut belum tersentuh optimalisasi industri. Misalnya, sagu dari Meranti masih dikirim ke luar daerah seperti Cirebon tanpa melalui proses hilirisasi di tempat asalnya. Wahid berharap pemerintah pusat memberikan perhatian untuk membangun industri pengolahan di Riau agar komoditas lokal memiliki nilai tambah.

Dalam sektor kehutanan, Wahid menjelaskan bahwa pengolahan baru sampai tahap rayon. Padahal, pengembangan produk lanjutan seperti tekstil bisa memperkuat ekonomi lokal. Ia menekankan pentingnya membangun rantai industri terintegrasi dari hulu hingga hilir.

“Jika industri bisa didekatkan dengan sumber bahan baku, maka potensi yang dihasilkan akan jauh lebih besar,” tegasnya.

Ia juga menyinggung soal menurunnya produksi migas yang menyebabkan perlambatan ekonomi, sehingga hilirisasi sektor lain seperti kelapa sawit menjadi semakin penting. Riau menghasilkan sekitar 10 juta ton CPO per tahun, namun sebagian besar masih diolah di luar daerah.

“Kami tengah menyiapkan kawasan industri Kuala Enok sebagai pusat hilirisasi sawit. Tapi kami butuh dorongan dari pemerintah pusat untuk mendukung prosesnya hingga produk akhir bisa dibuat di sini,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Wamenperin Faisol Riza menegaskan bahwa Kementerian Perindustrian siap mendukung berbagai inisiatif Pemprov Riau. Ia menyatakan akan menindaklanjuti semua usulan yang disampaikan dan mengoordinasikannya dengan jajaran Dirjen di kementerian.

“Semua masukan telah kami catat. Kami akan terus berkoordinasi agar pengembangan industri di Riau bisa berjalan maksimal,” ujar Faisol.

Ia juga menyebut bahwa Riau merupakan wilayah yang kaya akan potensi industri pengolahan sejak era Presiden Soekarno. “Kami ingin menjadikan Riau kembali sebagai kawasan unggulan industri manufaktur nasional,” pungkasnya. (Nab)