RIAUIN.COM - Gubernur Riau, Abdul Wahid, bersama para bupati dan wali kota dari wilayah Riau mengunjungi Kantor Kementerian Perhubungan di Jakarta pada Selasa (6/5/2025). Dalam pertemuan tersebut, mereka disambut langsung oleh Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi.

Gubernur Wahid memaparkan posisi strategis Provinsi Riau yang terletak di tengah Pulau Sumatera serta berbatasan langsung dengan jalur perdagangan utama dunia, yaitu Selat Malaka. Ia menyampaikan bahwa kondisi geografis Riau yang terdiri dari wilayah darat, laut, dan kepulauan memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Didukung oleh sektor migas, perkebunan kelapa sawit, karet, kelapa, sagu, hingga tambang, Riau menjadi salah satu lumbung energi nasional, dengan 12 Wilayah Kerja Migas aktif di provinsi ini. Namun, Wahid menyoroti bahwa konektivitas masih menjadi kendala utama dalam mempercepat pembangunan ekonomi.

“Kami sangat membutuhkan penguatan konektivitas antarwilayah. Untuk itu, dukungan dari Kementerian Perhubungan sangat kami harapkan,” ujarnya.

Gubernur juga menyinggung kondisi Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II di Pekanbaru yang saat ini digunakan untuk penerbangan sipil dan pelatihan militer. Bandara ini dikelola bersama oleh Angkasa Pura dan TNI AU di Lanud Roesmin Nurjadin.

“Jika memungkinkan, kami mengusulkan relokasi bandara sipil ke lokasi baru yang lebih terintegrasi dengan jalan tol, sementara bandara yang lama bisa difokuskan untuk kegiatan militer,” jelas Wahid.

Wahid juga meminta perhatian terhadap transportasi laut. Ia mendorong pengaktifan kembali jalur pelayaran lama serta pembukaan rute baru seperti Tembilahan-Batam untuk meningkatkan konektivitas antar pulau di Riau.

"Kami sudah berkoordinasi dengan ASDP untuk reaktivasi rute lama dan membuka akses pelayaran baru yang mendukung mobilitas masyarakat," tambahnya.

Selain itu, ia menyampaikan kekhawatiran terhadap kerusakan jalan akibat angkutan sawit dan batu bara yang melebihi kapasitas. Wahid berharap pemerintah pusat dapat membantu menghadirkan jalur kereta barang sebagai solusi jangka panjang.

"Sebagian besar kebun sawit tidak berizin dan hanya menyumbang kerusakan jalan. Karena itu, kami harap ada dukungan pembangunan jalur kereta untuk mengalihkan angkutan berat dari jalan raya," sebutnya.

Menanggapi masukan tersebut, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan apresiasi dan kesiapan pemerintah pusat untuk bersinergi dalam pembangunan transportasi di Riau.

“Kolaborasi antara pusat dan daerah sangat penting. Kami akan menindaklanjuti usulan yang disampaikan Gubernur dan kepala daerah lainnya, dan mendalaminya dalam pembahasan teknis ke depan,” ujar Dudy.

Ia menekankan bahwa komunikasi yang terbuka seperti ini akan memperkuat kebijakan transportasi yang menyeluruh dan sesuai kebutuhan daerah.

Langkah yang diambil Gubernur Riau dan para kepala daerah se-Provinsi Riau mencerminkan komitmen untuk mendorong kemajuan yang berkeadilan dan terintegrasi bagi seluruh masyarakat. (Nab)