RIAUIN.COM - Gubernur Riau, Abdul Wahid, menyampaikan paparan terkait potensi besar sumber daya alam (SDA) Provinsi Riau kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Dalam kesempatan itu, Wahid mengusulkan Pulau Rupat sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Gubernur Wahid menjelaskan bahwa Riau memiliki berbagai komoditas unggulan, seperti kelapa sawit dan kelapa dalam di wilayah Indragiri Hilir, Pelalawan, serta Kepulauan Meranti. Selain itu, Riau juga memiliki hasil pertanian lain seperti sagu, karet, hutan tanaman industri (HTI), dan kopi liberica yang menjanjikan, khususnya di wilayah Meranti.

Menurutnya, dengan pengelolaan terpadu terhadap semua potensi ini, Riau dapat mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Ia meyakini industrialisasi berbasis potensi daerah akan berdampak langsung pada pengurangan angka kemiskinan dan pembukaan lapangan pekerjaan.

"Kalau pemerintah pusat serius mendorong kebijakan pembangunan ekonomi di Riau, sangat memungkinkan menjadikan Riau sebagai pusat pertumbuhan nasional karena potensinya yang sangat besar dan kompetitif," ucap Wahid di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (6/5/2025).

Salah satu langkah konkret yang diusulkan Wahid adalah menjadikan Pulau Rupat di Kabupaten Bengkalis sebagai KEK. Ia meminta dukungan dari pemerintah pusat untuk mempercepat proses penetapan kawasan ini.

Selain itu, Wahid juga mengajukan rencana pengembangan kawasan logistik maritim di Pulau Rangsang, Kepulauan Meranti. Pulau ini dinilai strategis karena garis pantainya yang panjang dan kandungan mineral silika yang bernilai industri.

Ia juga menyoroti pengembangan Kawasan Ekonomi Bukit Batu dengan lahan potensial seluas 8.000 hektare, serta Pulau Burung yang dinilai cocok untuk kawasan industri kelapa, pertanian terpadu, dan zona halal.

"Jika seluruh kawasan tersebut berkembang secara simultan, maka ekonomi Riau bisa terdongkrak secara signifikan," tegas Wahid.

Menanggapi pemaparan tersebut, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyambut baik inisiatif yang disampaikan dan menyatakan bahwa pemerintah pusat sangat terbuka terhadap usulan dari daerah. Namun, ia menekankan pentingnya kesiapan industri utama yang akan menjadi motor penggerak KEK.

"KEK bisa berjalan cepat kalau industrinya sudah siap. Ini yang perlu dirancang secara matang sejak awal," ujar Airlangga.

Ia juga menyoroti pentingnya posisi strategis Selat Malaka sebagai jalur utama perdagangan dunia, namun mengingatkan persaingan antarwilayah yang ketat. Banyak daerah gagal mengembangkan KEK karena persoalan kesiapan infrastruktur dan lahan.

"Daerah harus bisa memilih lokasi yang paling unggul, siapkan akses jalan, pelabuhan, dan lahan siap pakai agar bisa bersaing di level global," jelasnya.

Di akhir pertemuan, Airlangga meminta Pemerintah Provinsi Riau menyiapkan studi kelayakan yang komprehensif dan melakukan koordinasi aktif dengan Dewan Nasional KEK. Ia menekankan bahwa desain KEK harus kuat secara regulasi dan mampu menarik investor.

"Komunikasikan dengan dewan dan tim khusus. Siapkan studi yang benar-benar kompetitif agar KEK ini mampu bersaing secara global," tutupnya. (Nab)