RIAUIN.COM – Penjabat sementara (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Erisman Yahya, menyampaikan bahwa kapasitas sekolah menengah tingkat atas di Riau saat ini sudah mencukupi bahkan melebihi kebutuhan peserta didik baru.

“Secara umum, tidak ada kendala dalam pelaksanaan PPDB. Kapasitas sekolah cukup, bahkan berlebih. Permasalahan muncul karena sebagian besar siswa mengincar sekolah-sekolah negeri favorit. Contohnya di Pekanbaru, banyak yang hanya ingin masuk SMA 1 atau SMA 8. Kalau siswa mau menerima penempatan di mana saja, tentu tidak akan ada persoalan,” ujarnya, Sabtu (3/5/2025).

Ia menambahkan, kapasitas yang mencukupi ini merupakan bagian dari langkah pemerintah provinsi untuk menekan angka anak putus sekolah.

“Dalam lima tahun terakhir, kita berhasil menjalankan program wajib belajar 12 tahun. Kami menyediakan cukup ruang belajar bagi lulusan SMP/sederajat agar mereka bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya,” jelasnya.

Erisman juga mengingatkan agar siswa dan orang tua tidak terpaku pada satu atau dua sekolah saja saat proses PPDB berlangsung.

“Kami harap masyarakat tidak hanya mengejar sekolah terkenal. Banyak alternatif lainnya, termasuk SMA dan SMK swasta yang kami dukung melalui program Bosda Afirmasi. Ini bertujuan agar siswa tetap bisa belajar secara gratis,” terangnya.

Menurutnya, yang terpenting bukanlah nama sekolah, tapi motivasi dan semangat belajar dari siswa itu sendiri.

“Kalau siswa punya kemauan kuat dan belajar sungguh-sungguh, mereka bisa berhasil di mana pun,” tambahnya.

Selain itu, Pemprov Riau juga telah mengeluarkan surat edaran untuk mengurangi beban biaya sekolah, seperti uang perpisahan, study tour, dan pembelian buku, agar tidak menjadi alasan siswa putus sekolah.

“Langkah ini untuk memastikan semua siswa tetap semangat belajar tanpa terbebani masalah biaya,” katanya.

Terkait rencana pendirian Sekolah Rakyat, Erisman menyebut hal ini merupakan bagian dari program Presiden Prabowo Subianto. Sekolah ini akan hadir di tiap kabupaten/kota, dan guru-gurunya akan direkrut oleh Kementerian Sosial.

“Untuk sementara, Sekolah Rakyat akan menggunakan fasilitas asrama haji sesuai arahan gubernur. Nantinya, guru-guru yang mengajar di sana akan diangkat menjadi PNS Kementerian Sosial,” jelasnya.

Memperingati Hari Pendidikan Nasional 2025, Erisman berharap semangat untuk memperbaiki kualitas pendidikan terus meningkat.

“Semoga di momen ini, komitmen kita dalam memajukan pendidikan nasional semakin kokoh,” tutupnya. (Nab)