RIAUIN.COM – Meskipun sebelumnya gagal mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) terkait tanah ulayat, DPRD Riau kini kembali didorong untuk merancang ulang regulasi tersebut. Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Provinsi Riau memberikan dukungan penuh agar wakil rakyat memanfaatkan hak inisiatif demi menghadirkan payung hukum yang melindungi hak adat masyarakat setempat.

Dukungan tersebut disampaikan secara resmi melalui surat yang diserahkan langsung oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (Ketum DPH) LAMR, Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil, kepada Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, di kediamannya pada Jumat sore (2/5/2025). Turut hadir dalam penyerahan tersebut antara lain Sekretaris Umum LAMR Datuk Jonnadi Dasa, Bendahara Umum Datuk M. Fadli, Kepala Sekretariat Datuk Arman, serta pengurus bidang pentadbiran dan siasah Datuk Data Wardana.

Datuk Seri Taufik menjelaskan bahwa DPRD Riau pernah melahirkan Perda Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya Nomor 10 Tahun 2015 melalui mekanisme hak inisiatif. Namun, dua pasal dalam perda itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga menuntut adanya revisi.

Sayangnya, revisi yang dilakukan dianggap melampaui batas maksimal perubahan—yakni lebih dari 20 persen—sehingga regulasi baru perlu disusun kembali. Upaya itu pun kembali gagal karena bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja.

“Kondisi ini sangat memprihatinkan. Bagaimana mungkin daerah yang berakar kuat pada budaya dan adat Melayu tak memiliki aturan yang menjaga tanah ulayat sebagai salah satu pilar adat? Tanpa tanah ulayat, eksistensi adat kehilangan ruang,” ujar Datuk Seri Taufik.

Datuk Seri Taufik menambahkan, Ketua DPRD Kaderismanto menyambut baik dorongan dari LAMR tersebut. “Ini kita gas,” ungkapnya menirukan semangat Kaderismanto dalam menindaklanjuti aspirasi tersebut. (Nab)