RIAUIN.COM – Memperingati Hari Buruh Internasional (May Day), Gubernur Riau Abdul Wahid mengadakan dialog terbuka bersama perwakilan serikat pekerja dan buruh dari berbagai wilayah di Riau. Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan PTPN IV (Regional III), Pekanbaru, pada Kamis (1/5/2025).

Dialog ini menjadi wadah membangun hubungan harmonis antara pemerintah, dunia usaha, dan para pekerja. Gubernur Wahid menegaskan bahwa May Day bukan hanya ajang perayaan, tetapi juga saat yang tepat untuk membahas solusi demi kemajuan bersama di Riau.

Dalam sambutannya, Gubernur Wahid menyampaikan sejarah singkat May Day yang bermula dari perjuangan buruh pada tahun 1886 di Perancis dan kemudian meluas hingga ke Chicago, Amerika Serikat.

“Barusan Pak Kapolda mengingatkan, bahwa sejarah May Day bermula pada tahun 1886 di Perancis, ketika para pekerja menuntut haknya kepada kaum borjuis,” ujarnya.

Ia menyoroti ketimpangan sosial antara buruh dan pengusaha yang menjadi pemicu banyak revolusi di masa lalu. Ketidakhadiran negara dalam menjembatani kepentingan kedua pihak disebutnya sebagai penyebab utama konflik sosial.

“Dulu ketidakhadiran negara dalam menjembatani ini yang memicu gejolak,” kata Wahid.

Menurutnya, peran tiga pilar dalam hubungan industrial—pemerintah, pengusaha, dan pekerja—sangat penting untuk memastikan keadilan sosial. Gubernur juga mengapresiasi kehadiran aparat TNI dan Polri yang menjamin keamanan selama penyampaian aspirasi buruh.

“Teman-teman jangan ragu menyampaikan aspirasi, karena hari ini kita kolaborasi. May Day is kolaborasi day,” jelasnya.

Ia mengajak semua pihak saling memahami dan berkolaborasi demi kepentingan bersama. Pemerintah Provinsi Riau, kata dia, siap menerima masukan dan aspirasi pekerja secara terbuka dan positif.

“Pemerintah harus menjadi pendengar yang baik, dan pengusaha perlu membuka hati,” tambahnya.

Sebagai bentuk kepedulian, Pemprov Riau telah mengalokasikan anggaran untuk perlindungan tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan. Ini ditujukan khusus bagi pekerja nonformal atau sektor lepas yang belum memiliki perlindungan kerja memadai.

“InsyaAllah kami terus hadir untuk memastikan para pekerja mendapatkan haknya, termasuk yang belum punya pekerjaan tetap,” tegas Wahid.

Gubernur juga menyoroti pentingnya perlindungan bagi para pekerja yang belum memiliki ikatan kerja formal. Ia menegaskan bahwa melalui skema BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah ingin memastikan seluruh tenaga kerja mendapat rasa aman dan terlindungi.

“Dengan BPJS Ketenagakerjaan, semua pekerja bisa merasakan perlindungan dan kenyamanan,” tutupnya. (Nab)