RIAUIN.COM – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Riau tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemajuan Kebudayaan yang diinisiasi oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Riau. Dalam pembahasan yang berlangsung pada Rabu (30/4/2025) tersebut, Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) turut diundang untuk memberikan pandangan dan masukan.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR, Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil, menilai Ranperda ini sebagai langkah penting untuk kemajuan Riau, khususnya dalam memperkuat identitas kebudayaan daerah.

"Aturan ini diharapkan bisa menjadikan Riau sebagai wilayah yang lebih berbudaya dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan," ujarnya kepada media usai mengikuti rapat bersama Pansus Ranperda tersebut.

Dalam forum itu, turut hadir Ketua Majelis Kerapatan Adat (MKA) Datuk Elmustian serta Sekretaris Umum DPH LAMR Datuk Jonnaidi Dasa. Sementara dari pihak DPRD, rapat dipimpin langsung oleh Ketua Pansus Edi Basri dan Wakil Ketua Siti Aisyah bersama beberapa anggota dewan lainnya.

Menurut Datuk Seri Taufik, Ranperda ini memberikan kejelasan hukum terkait pengelolaan kebudayaan, sekaligus mengakomodasi praktik kebudayaan berbasis warisan Melayu Riau. Ia menekankan bahwa hal tersebut akan memperkuat posisi budaya Melayu baik di tingkat nasional maupun regional.

“Ranperda ini mencakup berbagai aspek kebudayaan yang berkaitan dengan pengetahuan, sosial hingga nilai keagamaan. Bahkan, ada jaminan terhadap pengembangan lembaga kebudayaan seperti lembaga adat, seni, dan pendidikan,” paparnya.

Datuk Seri Taufik juga mengapresiasi adanya usulan dari anggota DPRD agar dalam Perda tersebut dimasukkan ketentuan alokasi dana APBD untuk sektor kebudayaan. Ia menyebut pentingnya keterlibatan lintas instansi, seperti Dinas Pekerjaan Umum, dalam memperhatikan elemen seni bina Melayu. Selain itu, peran politisi pun diusulkan agar diakui sebagai bagian dari subjek kebudayaan.

Sebagai penutup, LAMR menyerahkan naskah tanggapan tertulis yang telah disusun bersama Dinas Kebudayaan kepada Ketua Pansus, Edi Basri. “Kami tetap terbuka untuk memberikan masukan, baik diminta maupun tidak,” pungkas Datuk Seri Taufik. (Nab)