RIAUIN.COM - Anggota DPRD Kuantan Singingi (Kuansing), Desi Guswita, dan Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintahan dan Keadilan (LP-KPK) Kuansing terlibat saling sindir terkait kritik Desi terhadap rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuansing menambah sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan membeli mobil dinas baru.

Ketua LP-KPK Kuansing, Wirman Patopang, sebelumnya menilai kritik Desi hanya sebagai pencitraan dan bermuatan kepentingan pribadi, alih-alih murni memperjuangkan kepentingan rakyat. Wirman mempertanyakan mengapa kritik tersebut tidak disampaikan dalam forum resmi DPRD dan justru "digoreng" di media.

Menanggapi tudingan tersebut, Desi Guswita dengan tegas membantahnya. Ia menilai kritik yang dilayangkannya justru merupakan bentuk pembelaan terhadap kepentingan masyarakat, terutama mengingat kondisi keuangan daerah yang defisit dan piutang daerah yang mencapai ratusan miliar rupiah. Desi menduga ada "udang di balik batu" dari pihak-pihak yang mendukung penambahan OPD dan pembelian mobil dinas baru tersebut.

"Justru mereka yang mendukung rencana kebijakan penambahan OPD dan pembelian dinas inilah yang ada 'udang di balik batu'. Tidak mementingkan kebutuhan prioritas daerah," ujar Desi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (24/4/2025).

Ketua Badan Pembuatan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kuansing ini menjelaskan bahwa rencana penambahan OPD tersebut belum masuk secara resmi ke DPRD, sehingga belum ada forum lembaga untuk memberikan masukan.

Desi menegaskan bahwa kritiknya murni didasari keinginan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, apalagi mengingat kebijakan efisiensi anggaran yang sedang digalakkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Ia mempertanyakan urgensi penambahan OPD yang berpotensi menambah beban anggaran untuk Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) dan kebutuhan operasional, sementara infrastruktur daerah masih memprihatinkan.

"Apakah kita mau duit kita habis hanya untuk membayar TPP dan kebutuhan Kepala Dinas serta pegawai untuk 9 OPD yang akan ditambahkan itu? Sementara, kondisi infrastruktur kita paling parah di Riau. Lebih baik, anggaran yang ada kita fokuskan membayar piutang tunda bayar serta membangun infrastruktur di desa-desa," tegas anggota DPRD dari partai pengusung Bupati dan Wakil Bupati Kuansing saat ini.

Desi juga menepis anggapan dirinya mencari pencitraan, mengingat ia telah terpilih sebagai anggota DPRD dan turut berperan dalam kemenangan Pilgubri dan Pilkada Kuansing sebelumnya. Ia bahkan menantang balik pihak-pihak yang menuduhnya, termasuk soal kedekatannya dengan Bupati Kuansing yang menurutnya tidak perlu diragukan karena perannya dalam pemenangan Pilkada.

"Jadi, tidak ada unsur karena ada kebencian dengan pribadi mereka saya melakukan kritikan itu. Dan hubungan saya dengan Bupati dan Wakil Bupati selama ini baik-baik saja. Kritikan yang saya lakukan itu murni demi masyarakat, karena saya sadar, saya dipilih masyarakat," tandasnya.

Desi menyatakan tidak akan gentar mengkritisi kebijakan pemerintah daerah jika tidak pro rakyat, dan sebaliknya siap mendukung kebijakan yang berpihak pada masyarakat.

Sebelumnya, Wirman Patopang dari LP-KPK menilai Desi lebih memilih "menggoreng" isu di media demi popularitas menjelang Pemiku atau untuk mendapatkan posisi di partai, daripada menyampaikan aspirasi melalui mekanisme kedewanan.

Ia juga mengingatkan bahwa penambahan OPD merupakan kewenangan daerah sesuai UUD 1945 dan harus dibahas secara komprehensif melalui Peraturan Daerah (Perda) oleh seluruh anggota DPRD.

Saling sindir antara anggota DPRD dan LSM ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang tajam terkait prioritas anggaran dan efektivitas kebijakan pemerintah daerah di Kuantan Singingi. (hen)