RIAUIN.COM– Permintaan pasar global terhadap komoditas berkelanjutan terus meningkat, terutama dengan adanya regulasi baru seperti European Union Deforestation-free Regulation (EUDR) dari Uni Eropa. Aturan ini bertujuan memastikan rantai pasok bebas deforestasi dan akan mulai diberlakukan pada 2026 untuk tujuh komoditas utama: kelapa sawit, karet, kakao, kopi, kayu, kedelai, dan daging.

Hal ini disampaikan Kepala Sekretariat Siak Hijau, L. Budhi Yuwono, dalam Dialog Siak Hijau bertema Menuju Komoditas Perkebunan dengan Inklusi Petani dan Ketertelusuran di Ruang Sri Indrapura, Kantor Bupati Siak, Selasa (26/2/2025).

"Aturan ini bukan hanya tantangan, tetapi juga peluang bagi Indonesia untuk memperkuat tata niaga ekspor dan membangun sistem ketertelusuran yang lebih baik," ujar Budhi.

Sebagai langkah konkret, Pemerintah Indonesia mengembangkan Dasbor Nasional Data dan Informasi Komoditas Berkelanjutan Indonesia. Platform ini akan mencatat asal komoditas ekspor dari petani rakyat melalui Surat Tanda Daftar Budidaya (e-STDB), memastikan transparansi rantai pasok, dan melindungi kepentingan petani kecil.

Siak Hijau: Kolaborasi Lintas Pihak

Pemerintah Kabupaten Siak, melalui komitmen Siak Hijau, terus mendorong keseimbangan antara kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Budhi menegaskan pentingnya kolaborasi dalam memfasilitasi pemenuhan standar EUDR, ketertelusuran multi-komoditas, dan digitalisasi e-STDB bagi pelaku usaha perkebunan serta petani.

"Dialog ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, termasuk petani swadaya, koperasi, asosiasi, dan pelaku bisnis, untuk menyamakan perspektif dan mendorong komoditas perkebunan berkelanjutan," lanjutnya.

Sementara itu, Direktur Regional Tropical Forest Alliance (TFA) Asia Tenggara, Rizal Algamar, menyebutkan bahwa Dialog Siak Hijau menjadi pembuka rangkaian diskusi serupa di beberapa kabupaten lainnya.

"Kemitraan ini didukung oleh Uni Eropa, Kementerian Pembangunan dan Ekonomi Jerman, serta Kementerian Luar Negeri Belanda. Indonesia dan Malaysia menjadi fokus utama, dengan Papua Nugini turut berpartisipasi secara tidak langsung," jelas Rizal.

Dukungan dari Berbagai Pihak

Dalam kesempatan itu, Rizal juga memaparkan peran sejumlah lembaga yang turut berkontribusi dalam pembangunan rantai pasok berkelanjutan, di antaranya:

Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD), yang menghubungkan dunia usaha dengan kebijakan keberlanjutan.

Tropical Forest Alliance (TFA), yang berfokus pada pengurangan deforestasi dalam rantai pasok global.

Partnership for Indonesia’s Sustainable Agriculture (PISAgro), yang mendukung petani kecil dengan inovasi dan akses pembiayaan.

Cocoa Sustainability Partnership (CSP), yang mendorong sektor kakao Indonesia agar berdaya saing di pasar internasional.

Solidaridad, organisasi yang membantu rantai pasok pertanian dan pertambangan berkelanjutan.

Dua Hari Diskusi dan Sosialisasi

Diskusi Siak Hijau berlangsung selama dua hari (26-27 Februari 2025), menghadirkan para ahli, termasuk Dr Wahida Maghraby dari Kementerian Pertanian dan Diah Suradiredja dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Hari pertama diisi dengan pemaparan tentang EUDR, e-STDB, dan ketertelusuran komoditas oleh Sangkan M. Sitompul dari Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan Kementerian Pertanian serta Irwan Saputra dari Dinas Pertanian Kabupaten Siak.

Pada hari kedua, sosialisasi dan penguatan e-STDB dilakukan bagi petani, asosiasi perkebunan, pendamping pertanian, serta sektor swasta. Kegiatan ini difasilitasi oleh Tim Teknis e-STDB dari Kementerian Pertanian, dengan harapan hasil diskusi dapat menjadi landasan aksi nyata dalam mendukung pencapaian Siak Hijau. --rls, juh