JAKARTA, Riauin.com - Bupati Kabupaten Indragiri Hilir HM Wardan bertekad untuk segera meninggalkan pola lama dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Pola lama yang dimaksud adalah pembagian dana APBD ke sejumlah dinas sehingga menyebabkan pengelolaan yang tidak terfokus dan terarah.

"Pola lama ini memang sering ditemui dalam pengelolaan APBD, baik oleh Bupati, Wali Kota maupun Gubernur termasuk juga di Kabupaten Inhil. Misalnya, kalau ada anggaran Rp1 triliun di APBD langsung dibagi ke dinas-dinas yang digunakan sebagai sebuah kebijakan dalam politik anggaran,” ujar Bupati seusai pertemuan Bupati dan Wali Kota se - Indonesia bersama Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Selasa (24/10/17), seperti dilansir dari riauterkini.

Senada dengan Presiden, Bupati menilai penggunaan anggaran seharusnya dialokasikan kepada sesuatu yang memberikan manfaat lebih terhadap masyarakat luas, seperti pembangunan infrastruktur.

Setelah ini, Bupati juga berencana untuk melakukan pendekatan dengan DPRD Inhil agar dapat menyetujui program - program yang diajukan.

"Dengan DPRD selaku mitra strategis Pemkab, harus dilakukan pendekatan - pendekatan persuasif dalam upaya meminta persetujuan atas segala program pembangunan yang diajukan. Saya harap mereka (DPRD Inhil, red) mau dan bisa mengerti," kata Bupati.(nol)