RIAUIN.COM - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Riau, Heni Kartikawati, mengungkapkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Riau hingga 30 November 2024. Pendapatan negara tercatat sebesar Rp24,67 triliun, mencapai 84,31 persen dari target, meskipun mengalami penurunan sebesar 0,96 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2023 (yoy).

"Penerimaan perpajakan menyumbang Rp23,45 triliun, sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat Rp1,23 triliun. Meskipun penerimaan perpajakan mengalami penurunan 1,17 persen, ada peningkatan signifikan pada PBB yang naik 1,73 persen dan bea keluar yang tumbuh 10,26 persen," jelas Heni pada Jumat (20/12/2024).

Dari sisi belanja negara, terjadi peningkatan yang signifikan, mencapai Rp30,89 triliun, dengan pertumbuhan 11,15 persen (yoy). Kenaikan ini didorong oleh pertumbuhan belanja pemerintah pusat sebesar 20,67 persen dan transfer ke daerah (TKD) sebesar 7,88 persen.

"Belanja pegawai, barang, dan modal masing-masing tumbuh 25,44 persen, 14,36 persen, dan 27,41 persen, sementara belanja bantuan sosial naik signifikan 31,10 persen. Ini menunjukkan peran strategis APBN dalam mendukung pemulihan ekonomi Riau," ujar Heni.

Sementara itu, di tingkat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pendapatan tercatat sebesar Rp29,64 triliun dengan belanja Rp30,36 triliun, yang mengakibatkan defisit sebesar Rp723,84 miliar. Defisit ini ditutup dengan pembiayaan daerah sebesar Rp812,17 miliar, sehingga menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp88,32 miliar.

"Pendapatan daerah masih sangat bergantung pada Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai Rp21,385 triliun, menyumbang 72,15 persen dari total pendapatan APBD. Untuk itu, penting bagi Riau untuk memperkuat potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar lebih mandiri secara fiskal," jelas Heni.

Heni juga menambahkan, meski terdapat defisit pada APBN sebesar Rp6,22 triliun hingga akhir November, APBN tetap menjadi instrumen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Riau melalui belanja pemerintah yang terarah dan efektif.

"Ke depan, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah perlu terus diperkuat untuk menjaga stabilitas fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi Riau yang berkelanjutan," tutup Heni. (*)