RIAUIN.COM- Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Riau, Karmila Sari, menghadiri diskusi publik bertema "Skema Alternatif Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur di Riau" yang diselenggarakan di Aula Lancang Kuning, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau, Kamis (1/8/2024).

Acara ini dihadiri oleh berbagai kalangan, termasuk Pj Gubernur Riau yang diwakili oleh Kepala Biro Perekonomian Sekda Riau, Alzuhra Dini Alinoni, Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Riau, Herman Boedoyo, serta peserta dari kalangan akademisi, pengusaha, dan organisasi berbasis ekonomi.

Dalam pembukaan diskusi, Ketua ISEI Riau, Herman Boedoyo, menyoroti betapa pentingnya perbaikan infrastruktur jalan bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, Provinsi Riau saat ini menempati peringkat pertama nasional dalam jumlah jalan rusak berat, dengan total panjang mencapai 921 kilometer.

"Kondisi jalan yang rusak ini sangat menghambat produktivitas ekonomi di Riau. Hal ini berdampak negatif pada daya saing provinsi kita," ujar Herman Boedoyo.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPRD Riau, Karmila Sari, menyampaikan pentingnya peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Provinsi Riau. Ia juga mengapresiasi kehadiran pihak BUMD pada diskusi tersebut, baik dari tingkat provinsi maupun kabupaten.

"Kami di DPRD melihat perlunya kontribusi dari BUMD dalam pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, kami sangat senang melihat kehadiran BUMD pada diskusi hari ini. BUMD memiliki peran penting dan dapat membantu pembangunan dengan mendapatkan kemudahan dari sisi penyusunan anggaran infrastruktur," jelas Karmila.

Dalam diskusi tersebut, dibahas pula bahwa pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, keterlibatan pihak swasta diharapkan dapat menjadi salah satu solusi alternatif dalam mempercepat pembangunan infrastruktur. Hal ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kemandirian fiskal daerah, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada pendanaan dari pemerintah pusat. -adv