PEKANBARU, Riauin.com - Menjamurnya toko obat atau apotek di Kota Pekanbaru harus mendapat pengawasan ekstra dari dinas terkait, terutama soal perizinannya. Dikhawatirkan banyak apotek yang melanggar ketantuan atau aturan yang ada Kota Bertuah ini.

Untuk mempermudah pengawasan tersebut,  Nofrizal MM, ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, menyarankan agar Pemko melalui dinas terkait menggunakan sistem online agar pengawasan yang dilakukan terukur dan terbuka.

"Jauh jauh hari kita selalu sampaikan kepada dinas terkait untuk intens melakukan pengawasan apotek dan klinik yang ada di Kota Pekanbaru jangan sampai nanti daftar obat ini nanti masuk dari pintu-pintu ilegal," ungkap Nofrizal, Selasa (10/10/2017)

Terlebih lagi, lanjut Nofrizal, sudah ada Apotek yang ditutup sementara karena kedapatan izinya sudah habis dan tidak diperpanjang lagi, artinya pengawasan oleh Dinas terkait selama ini memang sangat lemah, makanya pemerintah harus bergerak cepat melakukan perbaikan sistem pengawasan agar hal serupa tidak terulang lagi.

"Sudah saatnya di zaman yang canggih seperti sekarang pemerintah harus terbuka dalam melakukan pengawasan, data jumlah apotek dan klinik yang ada dengan sistem online, ketika masyarakat ingin mengimput satu apotik tertentu sudah keluar semuanya nama usahanya, tempatnya, izinya semua bisa bisa diakses," bebernya.

Untuk itu, pemerintah diharapkan bisa memulaikan hal baru tersebut, guna memberi jaminan kepada masyarakat bahwa obat yang diperoleh dari apotek yang memiliki izin, obat-obat yang legal dan terdata secara akurat oleh Dinas terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan.

Disamping itu,  Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru dan Badan Pelayanan Terpadu juga diharapkan bisa saling bekerjasama sehingga pengawasan terhadap pelaku  usaha bisa dimaksimalkan. Tidak ada lagi pelaku usaha yang tidak mengurus izin atau tidak bayar pajak, karena ini akan berdampak terhadap PAD Kota Pekanbaru ke depan.(hrc)