RIAUIN.COM - Penyidik Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu (Inhu) melakukan penyidikan terhadap dugaan perbuatan melawan hukum dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 6919 Tahun 2015 oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Inhu.

Dimana, SHM itu merupakan milik Pemkab Inhu dengan nomor sertifikat : 4213/2004, 4212/2004, dan 4211/2004 di Desa Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Inhu.

"Proses hukumnya sudah naik ke tahap penyidikan, 30 orang saksi sudah dimintakan keterangannya," kata Kajari Inhu Winro Tumpal Halomoan Haro Munthe melalui Kasi Intelijen Muhammad Ulinnuha didampingi Kasi Pidsus Leonard Sarimonang, Kamis (4/9/2024).

Menurutnya, dari penyelidikan, terungkap bahwa Pemkab Inhu memiliki aset berupa tanah di Desa/Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida dengan luas 6 hektar yang dibeli dari Drs H Abdul Rivaie Rachman tahun 2004, berdasarkan SHM nomor 4211, 4212 dan 4213 yang dikeluarkan BPN tahun 2004 dan telah dicatat sebagai aset Pemkab Inhu.