"Nilai indeks desa/kelurahan sadar hukum meliputi dimensi akses informasi hukum, akses demokrasi dan regulasi, akses implementasi hukum, akses keadilan, sebesar 40 persen dan lainnya sebesar 20 persen," katanya.

Sedangkan kategori penilaian adalah kategori kesadaran hukum tinggi, cukup dan kurang, dan materi pembinaan meliputi i berbagai peraturan perundang undangan dan norma hukum yang berlaku.

Ia menjelaskan Permen Hukum dan HAM itu mengatur tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum.

"Karena itu penetapan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH) merupakan salah satu upaya bersama untuk menguatkan keberadaan negara Indonesia sebagai negara hukum," katanya.

Ia mengatakan, keberadaan negara Indonesia makin kuat sebagai negara hukum akan terlihat dari tingkat kepatuhan kita terhadap hukum yang merupakan kunci bagi terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tertib dan damai.

Jadi, katanya kini jumlah desa/kelurahan sadar hukum yang sudah diresmikan mencapai 14 desa/kelurahan, karena itu perlu kolaborasi antar instansi pemerintah dengan masyarakat agar 56 desa/kelurahan lagi bisa diresmikan sebagai desa sadar hukum menjelang Desember 2024.(nal/antara).