RIAUIN.COM-  Sekretaris Daerah Fauzi Efrizal mewakili Bupati Rohil Afrizal Sintong mendampingi Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) H Edwin Pratama Putra dalam kunjungan kerjanya ke Rohil untuk menyosialisasikan dan menyerap aspirasi dalam rangka penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-undang tentang pengelolaan aset daerah, Senin (29/1/2024) di lantai 4 Kantor BPKAD Jalan Merdeka Bagansiapiapi, Rohil, Provinsi Riau.

Dalam sambutannya Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong melalui Sekda Fauzi Efrizal dihadapan pejabat eselon II, III dan pejabat strategis di lingkungan Pemkab Rohil serta Camat Sinaboi menyampaikan ucapan terima kasih dan selamat datang kepada Anggota Komite IV DPD RI  itu. Kunjungannya kali ini dengan agenda kunjungan kerja dalam rangka penyusunan Daftar Inventarisasi masalah (DIM) RUU Tentang Pengelolaan Aset Daerah.

"Saya menyampaikan ucapan terimakasih dan Selamat datang di Rokan Hilir dalam kunjungan kerjanya Bapak H.Edwin Pratama Putra, selaku anggota DPD RI dan juga sekaligus anggota MPR RI," kata Sekda Fauzi Efrizal sekaligus menyampaikan secara ringkas tentang profil dan kondisi Rokan Hilir saat ini baik terkait APBD Tahun 2024, Aset daerah, pembangunan infrastruktur maupun terkait kondisi keuangan daerah, DBH dan tunda bayar.

Dijelaskannya proses pelaksanaan APBD 2024 sudah mulai berjalan, walaupun kemarin di tahun 2023 masih ada kewajiban-kewajiban yang belum bisa dibayarkan. Di mana kondisi APBD Rohil di Tahun 2024 ini berkisar Rp2,3 triliun lebih," terangnya.

"Untuk belanja  APBD Tahun 2024 sedikit mengalami kenaikan di bandingkan tahun 2023. Untuk saat ini Pemkab Rohil dalam  pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan dapat di sampaikan bahwa kita masih bertumpu pada dana APBN dan dana Provinsi,  karena sampai hari ini kalau hanya dari APBD kita sendiri belum mencukupi untuk menjalankan program visi misi pembanguan daerah," jelasnya.

Dia mengeluhkan adanya transfer anggaran dari Pemerintah Pusat dan Pemprov Riau yang sering terlambat. Sehingga setiap tahun saat melakukan penyusunan anggaran kegiatan sering di akhir tahun tetap ada saja kegiatan yang tunda bayar. Pihaknya mengharapkan dari transfer pusat dan provinsi kadang-kadang sering terlambat.

"Kemarin di pengunjung tahun kita berharap dari kalkulasi kita masuk semua dan di transfer untuk semua kegiatan, akan tetapi  begitu tiba waktunya ternyata tidak semua ditransfer. Nah ini yang terjadi, sementara kegiatan sudah kita laksanakan. APBD ini  hanya sebatas konsep dalam angka tapi wujudnya belum kelihatan," ungkap Sekda.

Sekda juga menyampaikan  bahwa pengesahan APBD Rohil  kemarin di akhir tahun  sebelum berakhir masa akhir tahun 2003, dengan harapan di Januari 2024 ini kegiatan sudah bisa berjalan tetapi faktanya belum bisa berjalan.

Dari 18 Kecamatan, 173 Desa yang ada di Rohil, dikatakan sekda ada beberapa permasalahan yang sekarang dihadapi Kabupaten Rohil terutama masalah infrastruktur jalan.  

"Masyarakat kita  enggak tahu kondisi ini jalan Nasional, atau jalan Kabupaten maupun jalan Kecamatan, asalkan jalan rusak tuntutan nya pasti ke pada Kepala Daerah. Bagaimana dengan anggaran yang terbatas ini bisa memberikan pembangunan secara maksimal kepada masyarakat. Tentunya dengan adanya anggota DPD RI dan DPR RI dari Riau dapat membantu kita didaerah," harapnya.

Sementara, untuk permasalahan aset daerah, Fauzi Efrizal mengatakan ada beberapa permasalahan yang mendasar dimana Rokan Hilir merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Bengkalis sehingga aset aset seperti bangunan sekolah, tanah yang di serahkan tidak dilengkapi dengan dokumen. Sedangkan untuk kenderaan bermotor itu berkaitan dengan mantan pejabat sebagian ada yang tidak mengembalikan aset kenderaan dengan berbagai alasan.

Dari apa yang disampaikan Sekdakab Rohil Fauzi Efrizal, anggota DPD RI Edwin Pratama Putra, memberikan berbagai penjelasan terkait permasalahan yang dihadapi Rohil terkait Aset daerah, APBD, DBH dan tunda bayar.

"Kedatangan saya ke Rohil untuk menjalankan amanat Konstitusi kita bahwa Dewan Perwakilan Daerah itu memiliki tugas dan fungsi untuk banyak hal terutama terkait dengan kepentingan daerah. Di mana fungsi DPD RI ini juga melekat pada fungsi legislasi, fungsi pengawasan dengan fungsi budgeting," kata Edwin.

Dirinya mengatakan, kedatangannya ke Rohil ditugakan untuk dua hal, yakni tentang penyusunan daftar inventarisasi masalah perancangan undang-undang tentang pengelolaan aset daerah dan yang kedua temanya adalah terkait dengan dampak UMKM selama Pemilu Seperti apa, karena dari catatan BPS dan kementerian keuangan ini selama Pemilu ini sudah ratusan triliun sekarang uang berputar jadi ini juga berdampak ke sektor UMKM.

"Kita juga berharap Bagaimana peran serta daerah dalam menyukseskan Pemilu ini," terangnya.

Selain itu, pihaknya mendapat laporan dari BPK jadi laporan ikhtisar hasil pemeriksaan semester kedua Tahun 2022, BPK RI mengidentifikasi banyak persoalan terkait dengan aset daerah baik penataan administrasinya maupun penguasaan fisiknya." ungkap Edwin.

Oleh sebab itu, apa yang menjadi kendala mesti diinformasikan agar dibutakan payung hukumnya. Sebab pemerintah daerah terkadang kesulitan untuk mengeksekusi dan tidak ada upaya hukum yang jelas.

"Tadi kita sudah lakukan diskusi dan dialog terkait berbagai permasalahan di Rohil ini. Saya minta waktu tidak terlalu lama, insya Allah apa yang kita harapkan dari hasil pertemuan ini kunjungan kerja saya di Rokan Hilir ini ada bahan konkrit yang bisa sama-sama kita kerjakan dalam upaya untuk mewujudkan apa yang menjadi narasi di dalam dua lagu Rokan Hilir Menuju Jaya, tadi," kata Edwin yang begitu terkesan dengan lagu Himne dan Mars Rokan Hilir.

Tampak hadir pada acara Sekda Fauzi Efrizal, para Asisten, Sekwan Sarman Syahroni, para Kepala OPD, Kemenag Rohil, Camat Sinaboi, Para Kabid di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.