RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengadakan rapat membahas monitorin dan evaluasi penguatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Provinsi Riau, Rabu (11/10/2023). Rapat tersebut dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Asisten III Setdaprov Riau, Aryadi, di ruang rapat Melati Kantor Gubernur Riau.

Perwakilan dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda) Kemendagri, Imas, menyampaikan rapat ini untuk memonitoring keberadaan inflasi yang ada di Riau. Serta, meningkatkan kepedulian semua orang terhadap inflasi yang terjadi.

Oleh sebab itu, dibutuhkannya laporan harian mengenai data inflasi di tiap daerah. Lalu, setiap minggunya akan dirapatkan bersama dengan Menteri Dalam Negeri bersama dengan TPID di seluruh daerah.

Walau angka inflasi di Provinsi Riau rendah, lanjut Imas, diharapkan TPID terap waspada. Elnino sudah terjadi yang menyebabkan kekeringan dan gagal panen. Sementara itu kondisi stok beras selalu menipis.

"Tapi beras ini komoditasnya memang paling tinggi, mendoninasi sumbang angka inflasi di tingkat nasional, tidak hanya Riau saja," lanjutnya.

Kepala Bidang Holtikultura Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau, Dedi Yasmono menjelaskan, Provinsi Riau mempunyai karakterisik lahan yang butuh perlakuan lebih dan tinggi agar dapat memproduksi tanaman pangan dengan baik. Dikatakannya, saat ini produksi pangan mengalami inflasi disebabkan oleh perubahan iklim yang ekstrem dan mengubah musim tanam.

"Produksi pangan ini rentan sekali dengan perubahan iklin yang ekstrem, jadi mengubah musim tanamnya. Faktor lainnya juga kurangnya lahan tanam untuk penanaman pangan," ujarnya.

Dedi melanjutkan, Dinas Ketahanan Oangan sudah mensosialisasikan cara penggunaan media tanam yang baik, serta memfasilitasi irigasi dan pompa air. Hal itu dilaksanakan guna memperbaiki produksi pangan.

"Selain pompa air dan irigasi, kami juga mensosialisasikan terkait pemanfaatan lahan perkarangan di tiap Kabupaten Kota untuk penanaman cabai, bawang, dan sayur lainnya," terangnya.

Tingginya angka inflasi beras, lanjut Dedi, dikarekanan masyarakat yang lebih sering mengonsumsi beras premium dibanding gabah lokal. Oleh sebab itu, sudah ada gerakan ASN (Aparatur Sipil Negara) konsumsi beras lokal.

"Kami juga mendorong pihak swasta untuk membantu meningkatkan penyerapan dan produksi gabah lokal agar dapat menjadi beras premium," lanjutnya. (*)