Dijelaskan, langkah ini diambil karena dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor : 62/ PDT/G/2009 Tanggal 31 Maret 2010 Jo Pengadilan Tinggi Riau Nomor: 172/PDT/2010 tanggal 8 Nopember 2010 Jo Putusan Kasasi Nomor: 1000 K/Pdt/2012 tanggal 28 Januari 2013, menyebutkan bahwa Surat Keterangan Hibah tersebut tidak sah dan batal demi hukum.

"Menyatakan dalam hukum Surat Keterangan Hibah tertanggal 16 Oktober 1995 yang dibuat oleh Tergugat I sebagai penghibah dan Tergugat II sebagai penerima hibah diatas tanah peninggalan kedua orang tua para penggugat dan tergugat I tersebut adalah batal atau tidak sah serta tidak berkekuatan hukum. Menghukum para tergugat ataupun orang lain yang memperoleh hak dari tergugat-tergugat untuk mengembalikan tanah para penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani persyaratan apapun juga," ujar Sunardi membacakan putusan tersebut.

Kemudian, surat-surat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama pengelola RS Mata SMEC, pengelola atau pemilik ruko-ruko disampingnya, pemilik Sertipikat Eddy S Ngadimo, Antonius Halim dan Arwan, berasal dari Surat Hibah Nomor : 515/035-KT/XI/1995 dinyatakan batal atau tidak sah serta tidak berkekuatan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang sudah inkrah.

Untuk itu, kata Sunardi, melalui surat ini pihaknya meminta terhadap nama-nama tersebut diatas agar segera meninggalkan lokasi tanah dan ruko serta bangunan lainnya dalam keadaan kosong tanpa dibebani persyaratan apapun juga.

"Somasi ini diberi tenggat waktu selama 14 hari sejak surat ini diterima. Apabila tidak diindahkan, maka pensiunan guru SMP N 5 Pekanbaru dan ahli waris akan membuat pagar pembatas atas tanah sebanyak 40 kapling tersebut," pungkasnya.

Terpisah, Humas RS Mata Smec, Yohadi Yoansyah ketika dikonfirmasi membenarkan perihal surat somasi tersebut. "Suratnya sudah diterima sama tim legal kita. Nanti tim legal kita yang akan mengurusnya," singkatnya.-dnr