RIAUIN.COM - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, di 2024 mendatang berharap ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) agar menaikan dana budget sharing untuk pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah (JKPB) melalui program Universal Health Coverage (UHC).

Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Indra Pomi Nasution ST M.Si menyebutkan, pada tahun ini dana budget sharing yang diberikan provinsi hanya untuk 83 ribu dari total 169 ribu warga yang didaftarkan sebagai penerima UHC.

"Sisanya, itu pemerintah kota. Kita 86 ribu. Ini kita butuh uang Rp41 miliar lebih. Untuk itu, kita berharap provinsi bisa menaikan budget sharing, sehingga kita tetap bisa UHC tahun depan," ucapnya, usai rapat koordinasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kabupaten/kota se- Provinsi Riau tahun 2023, bertempat di Ballroom SKA Co-Ex Swiss Bel Inn Hotel, Senin (31/7).

Di samping itu, kata Indra, Pemko Pekanbaru juga berharap adanya kontribusi dari perusahaan swsta yang beroperasi di Kota Bertuah guna menyukseskan UHC.

"Begitu juga dengan dukungan Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) dan semua elemen yang bisa membantu kita menstabilkan Pekanbaru dalam hal UHC," ujarnya.

Sebab, lanjut Indra, dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki, Pemko Pekanbaru tak bisa bergerak sendiri menjalakan berbagai program yang disusun untuk kepentingan warga di Kota Pekanbaru. Salah satunya JKPB yang baru dilaunching pada 28 Juli kemarin.

"Tetapi kita butuh dukungan semua pihak, provinsi dan lain-lain. Kemudian kita juga terus berkoordinasi dengan Pusdatin (Pusat Data dan Teknologi Informasi) terkait data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) kita. Makin banyak yang masuk DTKS, maka makin sedikit biaya yang kita tanggung, karena sudah masuk JKN," paparnya.

"Kemudian kita juga butuh kepedulian dari masyarakat. Jadi yang sudah terdaftar (di BPJS Kesehatan), itu jangan sampai nunggak (iurannya). Kalau nunggak, itu akan mempengaruhi keaktifan dari BPJS yang ada di Kota Pekanbaru," tutup Indra. (*)