PASIR PANGARAIAN, Riauin.com - Bupati Rokan Hulu (Rohul) H. Suparman S.Sos, M.Si mengimbau seluruh organisasi penerima bantuan dana hibah dan bantuan sosial (Bansos) untuk berhati-hati dalam menggunakan dana bantuan pemerintah. Menurutnya, semua dana harus bisa dipertanggungjawabkan.

Imbauan tersebut disampaikan Bupati Rohul Suparman kepada peserta saat membuka Bimtek Tata Cara Pertanggung Jawaban Keuangan yang diprakarsai Badan Pengeloaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Rohul, di salah hotel di Pasirpangaraian, Rabu (6/9/2017).

Mantan Ketua DPRD Provinsi Riau ini mengaku sudah banyak orang terjerat persoalan Hukum karena tidak bisa mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan dari pemerintah, baik dana hibah ataupun dana Bansos.

"Setiap rupiah dana pemerintah harus bisa dipertanggungjawabkan. Untuk itu saya minta berhati-hati menggunakan dana pemerintah. Jika dirasa tidak bisa dipertanggunjawabkan jangan ambil risiko," imbau Bupati Suparman.

Orang nomor satu di Kabupaten Rohul ini mengungkapkan ada fenomena, dimana penggunaan dana pemerintah sering kali dijadikan celah untuk menjatuhkan orang lain atau organisasi tertentu.

Menurutnya, Bendaharawan akan menjadi orang pertama yang diperiksa aparat penegak hukum jika ada temuan, karena dianggap sebagai orang yang paling mengetahui keuangan, serta teknis penggunaan dana bantuan dari pemerintah.

Mantan Ketua KNPI Provinsi Riau ini mengaku Bimtek digelar BPKAD Rohul sangat penting dan strategis, mengingat saat ini persyaratan sangat ketat dan harus dipenuhi setiap calon penerima hibah dan Bansos.

"Kita berharap melalui Bimtek ini seluruh Bendahara dapat mengetahui apa saja yang harus dilengkapi dalam membuat laporan pertanggungjawaban dana sesuai aturan pemerintah," imbaunya.

Masih di tempat sama, Kepala BPKAD Kabupaten Rohul Jaharuddin SP mengatakan latar belakang digelarnya Bimtek dikarenakan belum adanya aturan jelas dan tegas untuk belanja dana hibah dan Bansos di daerah.

Selain itu, tambah Jaharuddin, penggunaan dana hibah dan Bansos diawasi ketat, karena banyak permasalahan hukum terkait pemberian hibah dan Bansos.

"Perlu adanya penyatuan persepsi antara pemberi dan penerima hibah, terkait pembuatan pelaporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai standar baku pemerintah," kata Jaharuddin dam mengaku Bimtek Tata Cara Pertanggung Jawaban Keuangan digelar selama tiga hari, mulai 6 September dan baru berakhir 8 September 2017.

Bimtek ini, sambung Jaharuddin, diikuti sebanyak 320 bendaharawan berasal dari yayasan, organisasi, partai politik, paguyuban, masjid, dan surau suluk. Setiap Lembaga Kerapatan Adat yang terdaftar di Kesbangpol Rohul, termasuk Bendaharawan Desa, Bendahara Kecamatan dan Bendahara SKPD di lingkungan Pemkab Rohul juga diundang untuk mengikuti Bimtek tersebut.

Pembukaan Bimtek sendiri juga dihadiri Sekda Rohul Ir Damri, Kasi wilayah 1 B Inspektur Dalam Negeri Agung Aryanto SE, Asisten, serta para kepala dinas, kepala badan, dan kepala kantor di lingkungan Pemkab Rohul.(rtc)