PASIR PANGARAIAN, Riauin.com - Badan Pedapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), kini mulai medata dan mengarap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak sarang walet yang sampai kini realisasinya belum maksimal, bahkan hingga Juni 2017 baru 0 persen dari target Rp50 juta per tahunnya.

Sekretaris yang juga Plt Kepala Bapenda Rohul, Jonni Mukhtar,SE.M.Si. didampingi Kasi Pendataan Bependa Rohul, Erman SE, Rabu (30/8/2017) mengakui, pihaknya masih kesulitan menggarap pajak sarang walet di Rohul, karena masih adanya kelemahan Perda walet Rohul termasuk perbup Rohul.

“Hingga kini, selain petugas kita sulit mendata jumlah sarang walet di Rohul, juga para pengusaha (pemilik) sarang walet komplain karena pajak yang mereka bayarkan dari hasil penjualan mereka. Solusinya, pekan depan kita akan kumpulkan seluruh pemilik walet di Rohul dan kita akan sosialisasikan terkait pajak yang akan kita punggut nantinya,” jelas Jonni Muktar.

Ketua dan Anggota DPRD Dukung Pajak Sarang Walet.

Sikapi dengan adanya upaya Pemkab Rohul melalui Bapenda menggarap PAD dari sektor pajak sarang burung walet, didukung penuh Ketua DPRD Rohul, Kelmi Amri SH. Dirinya menyatakan, memang tahun 2017 adanya target penerimaan PAD dari sektor pajak sarang burung walet namun tidak terealiasi.

“Kita mendukung gebrakan pemkab Rohul melalui Dipenda, untuk garap pajak sarang walet di Rohul. Apalagi, saya mendengar dua anggota DPRD Rohul, H.Hilif dari Fraksi PPP dan Gusri dari F.Demokrat, mereka berperan sudah bayarkan pajak sarang walet mereka ke Pemerintah. Ini harus diberi apresiasi dan aplus, sehingga pengusaha atau pemilik sarang walet lainnya di Rohul nantinya juga mau membayarkan pajak mereka,” kata Jelmi Amri.

Kasi Pendataan Bependa Rohul, Erman SE juga mengatakan, kedua anggota DPRD H.Hilif dan Gusri, sudah membayarkan pajak sarang walet mereka setelah petugas Bapenda Rohul beberapa waktu lalu mendata sarang walet di Ujung Batu.

“Kita berterima kasih kepada Bapak Dewan H Hilif dan Gusri, karena keduanya sudah bayarkan pajak sarang walet mereka. Berharap, pemilik dan pengusaha walet lainnya bisa melakukan hal yang sama seperti kedua anggota DPRD Rohul tersebut,” harap Erman.

Hal sama juga disampaikan Jonni Mukhtar terhadap dua anggota DPRD Rohul, yang sudah membayarkan pajak walet mereka pemerintah.

“Ini merupakan awal yang baik, dan beharap pemilik atau pengusaha walet di Rohul mau bayarkan pajak mereka. Walaupun saat ini masih ada keberatan dengan Perda walet dan Perbup Rohul mengatur tentang walet, kita akan segera undang seluruh pemilik dan pengusaha walet sehingga apa yang jadi permasalahan bisa diselesaikan bersama,”

“Jelasnya, target PAD dari sektor pajak sarang walet tahun lalu realiasinya 0 persen. Kita akan upayakan tahun ini target Rp50 juta bisa teraliasi, karena pajak yang dibayarkan untuk pembangunan di daerah Rohul ini juga dan kesejahteraan masyarakat,” papar Jonni lagi. (Yus)