Ketua KAMMI Pekanbaru, Arif Nanda menegaskan, mahasiswa menuntut Kejati Riau agar lebih serius melakukan penyelidikan terhadap Kadishub Kota Pekanbaru dan Kepala UPT Perparkiran karena diduga telah melakukan pungli terkait dana parkir dengan menjalankan aturan yang tidak sah.

"Hal ini bertentangan dengan Pasal 8Perda Nomor 14 tahun 2016. Maka dari itu ketika disahkannya Perwako ini jelas-jelas bertentangan dengan Perda Kota Pekanbaru, maka terjadilah kenaikan harga parkir," ucap Arif Nanda.

"Kami minta Kejati Riau untuk melakukan pemanggilan terhadap Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan Kepala UPT Perparkiran terkait anggaran tarif parkir yang dikutip dari masyarakat tanpa aturan yang sah," sambungnya Arif Nanda.

Sementara itu, Ketua PMII Kota Pekanbaru, Supriadi mendesak Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan Kepala UPT Perparkiran agar mengundurkan diri dari jabatannya.

"Masyarakat Kota Pekanbaru menilai Kadishub telah gagal dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat. Kadishub Kota Pekanbaru dan Kepala UPT Perparkiran agar bertanggungjawab dengan anggaran dana parkir yang dikutip dari masyarakat tanpa aturan yang sah, karena sudah merugikan masyarakat Kota Pekanbaru," pungkasnya.

Selain berorasi, pada aksi kali ini massa menggelar drama peran terkait pengesahan Perda Perparkiran di Kota Pekanbaru.-dnr