RIAUIN.COM- Komisi I DPRD Provinsi Riau melakukan Kunjungan Insidentil (Kuntil) ke PT Schlumberger, Selasa (27/2/2023). Kunjungan ini dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Provinsi Riau Eddy A Mohd Yatim, didampingi Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Riau Abdul Kasim, serta anggota Komisi I DPRD Provinsi Riau lainnya.

Kunjungan ini diterima langsung oleh HR PT Schlumberger Virshi, bersama HSE PT Schlumberger Fandi, beserta jajaran Bawaslu dan KPU Kota Dumai. 
Eddy A Mohd Yatim menyampaikan, tujuan kunjungan ini dilaksanakan guna melakukan pendataan dalam rangka Pemilu, mengimbau masyarakat yang diperkerjakan sebagai karyawan.

Jika permanen agar bisa melakukan pendataan, karen di beberapa tempat terlihat masih ada yang belum melakukan proses pelaksanaan hal tersebut.
Komisi I DPRD Provinsi Riau terus mengawal misi, saatnya Penduduk Riau ber KTP Riau menuju Riau berdata 7 juta penduduk.

Upaya ini dapat digesa melalui program bersama Pemprov Riau khususnya OPD Dukcapil bersama Komisi I dalam aksi bersama mensosialisasikan pendataan secara masif warga ber KTP Riau serta Program Penduduk Non Permanen. Sesuai dengan regulasi baru, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 74 tahun 2022 tentang “Pendaftaran Penduduk Non Permanen”.

BACA JUGA

• Pendaftaran Diperpanjang, Ujian Calon Anggota PWI Riau Dilaksanakan 3 November 2024
• Daftar Barang Bermerek yang Diamankan Penyidik dari MS Terkait SPPD Fiktif di DPRD Riau
• Wanita Cantik MS Serahkan Barang-barang Bermerek Senilai Rp 395 Juta Pemberian Muflihun ke Penyidik Polda Riau

Dalam aturan Bab I Pasal I, item ke 7, bahwa Penduduk Non-Permanen adalah Penduduk warga negara Indonesia dan orang asing, yang bertempat tinggal di luar alamat domisili, sebagaimana tertera pada Kartu tanda Penduduk elektronik, Kartu Keluarga, surat keterangan tempat tinggal yang dimilikinya paling lama 1 (satu) tahun dan tidak bertujuan untuk menetap.

Turunan dari tema ini yakni terlaksananya rencana aksi Pendaftaran Penduduk Non Permanen. Data Kependudukan yang akurat, dan detail akan melahirkan kebijakkan yang efektif serta sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. 

***