PASIR PENGARAIAN, Riauin.com - DPRD Rohul menyampaikan Aspirasi masyarakat kepada Bupati Rohul H.Suparman yang diwakili Wakil Bupati H. Sukiman senin (28/8) di ruang rapat paripurna penyampaian hasil Reses dan penutupan masa sidang tiga tahun 2017.

Rapat paripurna tersebut dihadiri sebanyak 26  anggota DPRD, yakni Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri, wakil Ketua H. Zulkarnain S,sos,H.Abdul Muas, Unsru Forkopimda, Sekretaris Daerah Ir.Damri Harun, sekretaris dewan Drs .Budia kasino, Para Asisten,para Kepala Badan, Dinas di Lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Rohul dan lainnya.

Pantawan diacara tersebut penyampaian resen dilaksanakan oleh perwakilan masing-masing Komisi, yakni Komisi 1.disampaikan oleh Aidi SH, Komisi dua disampaikan oleh Yon, Komisi III disampaikan oleh M. Syahril topan, dan Komisi IV disampaikan oleh Kasmawati Spd,TK,Mpd.

Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri SH usai penyampaiaan Aspirasi Masyarakat tersebut mengatakan, dari empat Komisi yang ada menyampaikan seluruh aspirasi dari Masyarakat, namun dari banyaknya yang disampaikan tersebut didominasi permintaan pembangunan Inspra struktur  jalan dan jembatan, kemudian tempat Ibadah, bidang Pendidikan, Kesehatan dan lain sebagainya.

Seluruh yang disampaikan melalui paripurna ini akan di Mediasi oleh DPRD untuk di sampaikan kepada Pemerintah daerah,namun mengingat keuangan daerah yang cukup minim, maka akan di lihat dulu sesuai dengan Skala Prioritas,’’Pemerintah tidak akan mampu untuk mengakomodir secara keseluruhan Aspirasi Masyarakat tersebut dilihat dari Skala Prioritas,’’Ungkap Kelmi.

Ketua DPRD tersebut juga mengakui ditahun sebelumnya memang masih banyak aspirasi Masyarakat yang belum terserap oleh APBD, Karen seperti di tahun 2016 kemaren terjadi defisit anggaran,sehingga banyak aspirasi Masyarakat yang belum terserap.

Akan tetapi untuk tahun 2018 nantinya setidaknya lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya,karena masih banyak yang perlu dibangun disetiap wilayah tersebut,’’kendatipun sudah ada dana Desa namun kegunaannya tidaklah sama,ada pembangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah dan ada juga tanggung jawab Pemerintah Desa,’’Katanya.(ADV/Humas)