Dalam kesempatan itu, setidaknya ada beberapa poin yang disorot oleh LLMB terhadap kinerja PHR selama mengelola Blok Rokan.

Pertama, LLMB menuntut penjelasan dari PHR yang telah menyatakan kalau LLMB adalah bagian dari mitra LLMB, padahal selama ini LLMB tidak merasa bermitra dengan LLMB. Lewat pengurus DPDK Rumbai bersatu, pihak LLMB sudah melayangkan 2 kali surat audiensi, namun tak direspon oleh PHR.

Kedua, LLMB menyoroti banyaknya kecelakaan kerja yang berujung dengan kematian 7 pekerja selama Blok Rokan dikelola PHR. Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (K3 Konstruksi) di PHR dinilai sangat buruk dibandingkan dengan saat dikelola CPI.

Ketiga, soal tenaga kerja, LLMB menilai PHR belum mengakomodir keberadaan tenaga kerja lokal. Bahkan untuk pekerjaan-pekerjaan 'kasar' pun, masyarakat lokal tidak dilibatkan. Sementara perusahaan sub kontraktor yang notabenenya kebanyakan berasal dari Jakarta justru membawa tenaga kerja dari luar Riau.

Keempat, pelelangan pekerjaan untuk sub kontraktor tidak dilakukan di Pekanbaru, justru dilakukan di Jakarta, hal ini tentu saja merugikan pengusaha lokal khususnya yang ada di Riau.

Ditegaskan Datuk Besar, pihaknya memberikan waktu selama 1 bulan bagi PHR terhitung mulai hari ini, Kamis, 23 Februari 2023, untuk menjelaskan soal pencatutan nama LLMB saat RDP dengan Komisi VII DPR RI, jika tidak pihaknya akan mengambil tindakan tegas.

"Kami siap turunkan laskar untuk melakukan demonstrasi di depan kantor PHR di Rumbai, Pekanbaru jika nanti sampai satu bulan, keberatan kami tidak direspon," tegasnya.

Namun jika nanti ada respon dan PHR dan meminta bertemu dengan LLMB, pihaknya akan membuka diri dan siap bermitra dengan PHR nantinya.

"Tapi jika sampai satu bulan tidak juga ada juga, pihaknya akan menurunkan pasukan lebih besar lagi dan itu akan kami lakukan terus menerus," ujarnya mengingatkan.

Datuk Ismail menegaskan kalau Riau itu punya tuan, bukan negeri tak bertuan, PHR menurut dia selama ini menganggap sepele keberadaan ormas-ormas yang ada di Riau termasuk LLMB, padahal LLMB sendiri punya massa hingga belasan ribu yang siap digerakkan ke wilayah-wilayah operasional PHR.

Datuk Besar juga mengingatkan PHR untuk lebih peduli dengan masyarakat Riau dan juga tenaga kerja serta pengusaha lokal yang selayaknya diberikan perhatian dan ruang untuk bekerjasama dan bersama-sama membangun Riau ini agar lebih baik lagi. ***